KUTACANE | Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mempercepat pembangunan daerah kembali ditunjukkan melalui kegiatan kunjungan lapangan bersama Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) Republik Indonesia ke sejumlah titik prioritas infrastruktur, Sabtu (25/10/2025).
Wakil Bupati Aceh Tenggara, dr. Heri Al Hilal, hadir langsung mendampingi rombongan dari pusat dalam agenda strategis yang bertujuan memotret langsung kondisi lapangan dan memastikan kesesuaian antara usulan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Tinjauan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan resmi yang sebelumnya dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang membahas sejumlah agenda pembangunan nasional dengan pendekatan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Bappenas yang dipimpin oleh Mustaqim meninjau sejumlah infrastruktur penting yang menjadi perhatian Pemkab Aceh Tenggara dalam rancangan rencana pembangunan ke depan. Lokasi yang dikunjungi antara lain jalan penghubung antar kecamatan yang rusak, titik rencana pembangunan jembatan strategis, serta wilayah dengan keterbatasan layanan air bersih dan sanitasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap kunjungan ini mampu memberikan gambaran nyata kepada pemerintah pusat mengenai kebutuhan mendesak masyarakat Aceh Tenggara. Rencana pembangunan ke depan harus berpijak pada realitas di lapangan,” tegas Wabup Heri Al Hilal di sela-sela peninjauan.
Wabup menambahkan, kegiatan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis dalam perencanaan pembangunan. Dengan keterlibatan langsung dari Bappenas, diharapkan masukan dari daerah dapat diintegrasikan secara komprehensif ke dalam perencanaan nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Bappenas, Mustaqim, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyampaikan data dan menunjukkan langsung kondisi infrastruktur yang diusulkan. Ia mengakui bahwa perhatian pusat perlu diarahkan secara proporsional ke daerah-daerah yang memerlukan intervensi pembangunan lebih besar.
“Kami melihat adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warganya. Hal ini menjadi masukan penting bagi kami dalam menyusun prioritas kebijakan pembangunan nasional,” ujar Mustaqim.
Kegiatan peninjauan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala OPD teknis, perwakilan Bappeda Aceh, serta akademisi dari Universitas Gunung Leuser (UGL), yang turut memberikan masukan teknis mengenai kelayakan dan skala prioritas pembangunan yang diharapkan berjalan dalam waktu dekat.
Kolaborasi semua pihak tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan pembangunan sekarang tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi antar level pemerintahan, pemangku kebijakan, hingga kalangan akademik agar pembangunan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk di daerah-daerah tertinggal seperti Kecamatan Ketambe, Bambel, dan Lawe Alas, yang selama ini masih terkendala akses infrastruktur dasar.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap kedatangan langsung Tim Bappenas dapat menjadi pintu pembuka bagi percepatan pembangunan berbagai fasilitas publik yang sudah lama dinantikan masyarakat. Selain itu, daerah juga mendorong agar usulan yang telah disampaikan bisa menjadi bagian dari program nasional yang didanai melalui skema anggaran pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), skema KPBU, maupun dana hibah pembangunan lainnya.
Lebih lanjut, Wabup Heri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah bertekad untuk menempatkan kebutuhan warga sebagai pusat dari setiap perencanaan pembangunan yang disusun.
“Kita ingin agar pembangunan di Aceh Tenggara bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Bukan sekadar infrastruktur megah, tetapi akses yang adil bagi semua,” pungkas Heri.
Kunjungan ini menjadi wujud nyata pendekatan pembangunan berbasis bukti dan kebutuhan. Pemerintah daerah pun optimistis kunjungan tersebut akan memperkuat posisi Aceh Tenggara dalam prioritas pembangunan nasional tahun-tahun mendatang. (ZUL)
