Banda Aceh, — Komitmen untuk menjaga dan merawat warisan budaya Aceh kembali digaungkan melalui kolaborasi strategis antara legislator dan pelaku seni daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zamzami dari Partai NasDem bersama sejumlah budayawan dan seniman asal Aceh Singkil dan Kota Subulussalam melakukan kunjungan penting ke Balai Pelestarian Budaya (BPK) Wilayah I Aceh. Kunjungan ini berlangsung dalam nuansa silaturahmi yang hangat dan penuh semangat pelestarian budaya leluhur.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 23 Juni 2025 di ruang pertemuan Balai Pelestarian Budaya Aceh ini dihadiri oleh sejumlah tokoh budaya dan komunitas seni, di antaranya Masudin, seniman dari Kecamatan Longkib, aktivis budaya Miftah Nasution, perwakilan LSM Suara Putra Aceh Anton Tin, serta perwakilan resmi BPK Aceh Melisa Padang. Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang tatap muka, melainkan juga menjadi titik awal terbentuknya sinergi konkret antara pelaku budaya lokal dengan lembaga pelestari kebudayaan di bawah naungan Kementerian.

Dalam penyampaiannya, Zamzami menekankan pentingnya pendekatan yang proporsional dalam program pelestarian budaya di Aceh. Ia menyatakan bahwa daerah Aceh Barat Selatan, termasuk Aceh Singkil dan Subulussalam, harus mendapat perhatian yang sama dalam agenda pelestarian, bukan hanya sebagai lokasi kegiatan seremonial semata. “Kita berharap program-program Balai tidak berhenti pada simbol dan pelaporan, tetapi menyentuh langsung para pelaku budaya di lapangan. Mereka bukan objek, tapi subjek utama pelestarian,” tegasnya.
Masudin, yang turut hadir mewakili komunitas seniman Subulussalam, menyoroti pentingnya menghidupkan kembali ekosistem seni dan budaya di wilayah barat selatan Aceh. Menurutnya, selama ini pelestarian budaya seringkali dilakukan secara seremonial tanpa dampak nyata terhadap kesejahteraan para seniman. Ia menekankan bahwa menjaga adat bukan sekadar aktivitas eksistensial, melainkan upaya mempertahankan identitas dan harga diri masyarakat lokal. “Kami ingin budaya menjadi sumber nilai dan juga nafkah bagi pelakunya,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Melisa Padang selaku perwakilan Balai Pelestarian Budaya Aceh menyatakan komitmen pihaknya untuk memperluas ruang kolaborasi dengan masyarakat adat dan komunitas seni daerah. Ia menegaskan bahwa pelestarian budaya akan diarahkan agar lebih relevan, kontekstual, dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi serta dinamika sosial masyarakat di setiap wilayah. “Kami percaya, pelestarian budaya harus hidup bersama masyarakatnya. Bukan hanya disimpan, tapi dipraktikkan dan diwariskan secara aktif,” jelasnya.

Pertemuan ini membawa sinyal positif bahwa ke depan, upaya pelestarian budaya di Aceh akan bergerak dari pelestarian simbolik menuju pemberdayaan substantif. Kolaborasi antara unsur legislatif, komunitas budaya, dan lembaga pemerintah diharapkan mampu menciptakan ruang yang inklusif bagi budaya lokal agar tetap eksis di tengah tantangan modernisasi.
Momentum ini juga mempertegas bahwa menjaga warisan budaya bukan sekadar tanggung jawab negara atau lembaga formal, tetapi kerja bersama semua elemen masyarakat yang peduli pada akar sejarah dan jati diri Aceh. Dengan dukungan kebijakan dan semangat gotong royong, budaya Aceh, khususnya di wilayah barat selatan, tidak hanya akan dikenang, tapi juga hidup, tumbuh, dan menyejahterakan. (RED)









































