KUTACANE – Kekecewaan petani terhadap lambannya penanganan banjir di Aceh Tenggara memuncak. Warga Desa Terutung Seperai, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, menggruduk Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara sebagai bentuk protes karena banjir yang merendam lahan dan permukiman tak kunjung mendapat respons serius.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dikutip dari Mutardi Alas Skd, luapan Sungai Kali Alas kembali merendam lahan pertanian milik warga di Desa Terutung Seperai dan sekitarnya. Air sungai berwarna cokelat keruh menggenangi areal persawahan dan perkebunan dengan ketinggian bervariasi. Material kayu dan lumpur terbawa arus menumpuk di pematang sawah dan badan jalan usaha tani, sehingga akses warga menuju kebun terputus.
Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 10 Oktober 2026 itu berdampak langsung pada petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Tanaman padi dan tanaman perkebunan yang baru ditanam dilaporkan rusak dan tertutup lumpur setelah terendam dalam waktu cukup lama, sementara sebagian rumah warga ikut terendam hingga ke dalam posko siaga darurat hidrometeorologi.
Kekecewaan warga semakin membesar karena permintaan tenda darurat untuk korban banjir disebut tidak direspon oleh BPBD. Kondisi itu memaksa warga Terutung Seperai melakukan aksi angkat paksa tenda darurat secara mandiri agar dapat digunakan untuk mengungsi, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terlihat masih bertahan di dalam bangunan yang turut tergenang.
Dalam aksi protes tersebut, warga secara terbuka mendesak agar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Aceh Tenggara dicopot dari jabatannya. Mereka menilai BPBD tidak hadir saat masyarakat membutuhkan penanganan cepat di lapangan. Sebagai bentuk tekanan, warga bahkan mengancam akan melakukan blokade di jalur dua nasional lintas Medan-Kutacane jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
Warga menyebut, luapan terjadi akibat meningkatnya debit air Kali Alas setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu diperparah oleh tanggul penahan sungai di beberapa titik yang telah lama mengalami kerusakan dan belum mendapat perbaikan permanen. Saat debit naik, air dengan mudah melimpas ke lahan produktif dan permukiman di Terutung Seperai.
Hingga kini petani masih menunggu langkah konkret, bukan sekadar pendirian posko. Perbaikan tanggul kritis, penyediaan tenda pengungsian yang layak, serta kehadiran pimpinan BPBD di lokasi banjir dinilai mendesak untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penanggulangan bencana. (*)








































