JAKARTA | Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, melayangkan kritik tajam terkait carut-marutnya pengelolaan kawasan hutan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan lumbung pangan di wilayahnya. Ia menyoroti praktik pembukaan lahan yang dinilai dilakukan secara serampangan tanpa perencanaan matang mengenai pemanfaatan pasca-pembabatan hutan.
Kritik tersebut disampaikan Paskalis dalam sebuah rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Selasa, 22 September 2026. Paskalis mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Menteri Kehutanan dalam rapat krusial tersebut, padahal persoalan tumpang tindih peruntukan kawasan hutan di Papua Selatan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat jalannya program pembangunan.
Dalam paparannya, Paskalis menjelaskan bahwa PSN di Papua Selatan menargetkan luas lahan mencapai 1 juta hektar, ditambah dengan alokasi lahan seluas 2 juta hektar yang disiapkan sebagai lumbung pangan nasional. Namun, implementasi di lapangan justru diwarnai dengan pembukaan hutan yang tidak beraturan serta penolakan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat. Selain itu, pembangunan ruas jalan sepanjang 135 kilometer dalam kerangka PSN juga masih menyisakan 77 kilometer yang belum rampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paskalis menegaskan bahwa pemerintah provinsi seharusnya diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola persoalan lahan agar dapat berhadapan langsung dengan masyarakat adat. Menurutnya, sistem yang berjalan saat ini cenderung sentralistik dan menghambat gerak pemerintah daerah dalam merespons konflik agraria. Ia berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi tata kelola lahan serta memberikan otoritas kepada provinsi agar masalah di lapangan dapat ditangani lebih cepat sebelum menjadi polemik yang berkepanjangan. (*)
