KUTACANE – Momen sejumlah anak Sekolah Dasar menyeberangi jembatan darurat di atas Sungai Alas, kawasan Desa Mbarung–Mbarung Datuk Soudane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, menjadi sorotan tajam dan memicu kritik terhadap lambannya penanganan infrastruktur oleh pemerintah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi nekat para siswa itu harus dilakukan lantaran jembatan utama penghubung Mbarung–Mbarung Datuk Soudane ambruk diterjang banjir pada 27 September 2026. Putusnya akses tersebut membuat ratusan pelajar SD, SMP, hingga SMA serta masyarakat umum terisolasi dan terpaksa mempertaruhkan nyawa setiap hari.
Untuk menyiasati lumpuhnya transportasi, warga setempat bergotong royong membangun jembatan alternatif khusus pejalan kaki yang terbuat dari papan dan batang pohon pinang. Konstruksinya sangat sederhana, tanpa pengaman yang memadai, membentang di atas derasnya arus Sungai Alas yang dikenal ganas saat hujan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, kejadian ini bukan kali pertama. Jembatan rangka baja yang sebelumnya menjadi tumpuan warga di jalur yang sama juga dilaporkan ambruk diterjang banjir bandang pada 27 November 2025. Hampir setahun berlalu tanpa pembangunan jembatan permanen, warga kembali harus mengulang penderitaan yang sama akibat banjir terbaru.
Kondisi tersebut menunjukkan pola penanganan yang berulang dan tanpa solusi jangka panjang. Pemerintah terkesan hanya membiarkan warga membangun secara swadaya, sementara keselamatan anak-anak sekolah yang setiap pagi menyeberangi jembatan darurat itu luput dari perhatian serius.
Salah seorang pekerja di lokasi menyebutkan jembatan alternatif yang sedang dibangun memiliki panjang sekitar 75 meter dan ditujukan agar bisa dilintasi pelajar dan masyarakat pejalan kaki. Pembangunan ditargetkan tuntas pada Senin (19/10/2026).
Pernyataan tersebut justru menegaskan betapa daruratnya situasi. Di tengah derasnya arus Sungai Alas, anak-anak SD harus menunggu hingga pertengahan Oktober untuk sekadar bisa menyeberang dengan sedikit lebih aman. Padahal akses pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama negara.
Hingga kini, warga di kawasan Mbarung masih menantikan kejelasan kapan jembatan permanen akan dibangun. Jika pemerintah terus abai, bukan hanya aktivitas belajar mengajar yang terganggu, tetapi juga keselamatan generasi penerus di pedalaman Aceh Tenggara yang dipertaruhkan di atas sebatang papan pinang. (*)
