Banda Aceh, 20 Juli 2025 — Ketika rangkaian akademik sudah dituntaskan, dari kelas hingga sidang skripsi, logikanya beban mahasiswa ikut selesai. Namun yang terjadi di Universitas Syiah Kuala (USK) justru sebaliknya. Mahasiswa tetap diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), meski mereka tidak lagi terlibat dalam aktivitas akademik kampus. Surat Edaran (SE) dari pihak rektorat yang mengatur kewajiban pembayaran UKT pasca sidang, dinilai sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
Kebijakan itu kini menuai penolakan keras dari mahasiswa. Mereka menilai, pemberlakuan UKT setelah sidang skripsi adalah bentuk eksploitasi terselubung oleh institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung prinsip keadilan dan rasionalitas akademik.
“Ini bukan lagi urusan administrasi. Ini bentuk eksploitasi sistematis terhadap mahasiswa,” tegas Rizki Akbar, mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) USK. Ia menyebut SE itu tidak hanya mencederai nalar kewajaran, tapi juga menggambarkan mentalitas birokrasi kampus yang memperlakukan mahasiswa sebagai objek pendapatan, bukan subjek pendidikan.
Dalih bahwa sistem UKT ditarik berdasarkan semester, dan bukan aktivitas akademik mahasiswa, dianggap sebagai pembenaran sepihak yang abai terhadap fakta di lapangan. Banyak mahasiswa yang selesai sidang sudah tidak mengikuti kelas, tidak konsultasi dosen, bahkan telah kembali ke kampung halaman atau mulai bekerja. Aktivitas mereka di kampus nihil, namun tetap diwajibkan membayar biaya penuh.
“Kami dituntut selesai tepat waktu. Tapi begitu kami selesai, kampus masih memperlakukan kami seolah belum selesai. Ini seperti disuruh bayar sewa rumah yang sudah tidak kita tempati,” ujar Bactra, Ketua BEM FKP USK 2024.
Mahasiswa menilai, logika sistem pembayaran ini menunjukkan bahwa kampus lebih sibuk menjaga arus pemasukan ketimbang mempertahankan etika akademik. Pendidikan tereduksi menjadi transaksi. Skripsi dianggap komoditas. Wisuda menjadi ladang biaya tambahan.
Mahasiswa mendesak pihak rektorat mencabut Surat Edaran yang mewajibkan UKT setelah sidang, dan meminta adanya penyesuaian berbasis prinsip keadilan akademik. Jika mahasiswa tidak lagi menggunakan fasilitas kampus, maka pembebanan biaya penuh dinilai tidak hanya keliru, tapi juga tidak bermoral.
“UKT seharusnya proporsional. Jika tidak lagi memakai layanan kampus, kenapa harus bayar? Ini bukan pungutan, ini pemerasan,” tambah Rizki.
Mereka juga meminta keterlibatan Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga advokasi pendidikan untuk memeriksa ulang praktik-praktik kampus yang dinilai menyimpang dari prinsip pelayanan publik.
Dalam iklim akademik yang sehat, transparansi, rasionalitas, dan keadilan adalah syarat mutlak. Namun jika institusi pendidikan justru membiarkan ketimpangan merajalela atas nama sistem, maka perjuangan mahasiswa untuk mendapatkan keadilan tidak akan pernah berhenti. (*)










































