SABANG, ACEH – Berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari sulitnya pengurusan dokumen kapal, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), keterbatasan alat tangkap, hingga kondisi armada perikanan, menjadi perhatian dalam pertemuan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Jamaluddin Idham, bersama masyarakat nelayan di Kota Sabang.
Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban dan dialog terbuka tersebut digelar di Balee Nelayan Lhok Ie Meulee, Gampong Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, Sabtu (24/10/2026).
Kehadiran Jamaluddin Idham menjadi kesempatan bagi para nelayan untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan, harapan, serta kebutuhan yang selama ini mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah di laut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut turut dihadiri Panglima Laot Kota Sabang M. Ali Rani, Sekretaris Panglima Laot Kota Sabang Marzuki, Panglima Laot Lhok Ie Meulee Hasballah, penyuluh perikanan Sabang, para nelayan, serta ketua dan jajaran pengurus PDI Perjuangan Kota Sabang.
Dengarkan Langsung Keluhan Nelayan
Dalam dialog tersebut, sejumlah nelayan menyampaikan berbagai kendala yang dinilai berdampak terhadap kelancaran aktivitas melaut dan produktivitas hasil tangkapan.
Persoalan administrasi dan dokumen kapal, akses terhadap BBM, kebutuhan alat tangkap yang memadai, serta kondisi armada menjadi sejumlah aspirasi utama yang mengemuka.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Jamaluddin Idham menyampaikan bahwa kehadirannya bukan sekadar melakukan kunjungan, melainkan untuk mendengarkan secara langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
“Hari ini saya datang untuk mendengar langsung, bukan hanya menerima laporan dari jauh. Nelayan menyampaikan kepada saya persoalan perizinan, BBM, alat tangkap hingga kebutuhan kapal.
Ini persoalan mendasar karena menyangkut mata pencaharian dan kesejahteraan mereka,” ujar Jamaluddin.
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat pesisir, termasuk di Kota Sabang yang sebagian masyarakatnya menggantungkan penghasilan dari hasil laut.
Karena itu, berbagai hambatan yang dialami nelayan perlu mendapat perhatian dan penanganan sesuai kewenangan instansi terkait.
Aspirasi Nelayan Akan Dibawa ke Tingkat Pusat
Jamaluddin menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan agar setiap persoalan dapat dikomunikasikan kepada pihak yang tepat dan memiliki peluang untuk ditindaklanjuti.
“Yang menjadi kewenangan daerah tentu kita komunikasikan dengan pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi kewenangan pusat akan saya bawa dan perjuangkan melalui DPR RI dan kementerian terkait.
Saya tidak ingin setelah pertemuan hari ini, persoalan nelayan berhenti menjadi catatan saja. Harus ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi nelayan kecil, khususnya dalam pengurusan administrasi, pemenuhan kebutuhan operasional, serta akses terhadap sarana dan prasarana penangkapan ikan.
Jamaluddin menilai, kebijakan di sektor perikanan semestinya dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi mereka dalam menjalankan usaha.
“Nelayan kita ingin bekerja dan mencari nafkah. Tugas kita adalah memastikan negara hadir memberikan kemudahan dan perlindungan.
Kalau ada aturan yang terlalu rumit, kita cari jalan keluarnya. Kalau BBM menjadi kendala, kita cari di mana persoalannya. Begitu juga alat tangkap dan kapal,” ungkapnya.
Harapan Nelayan untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara masyarakat nelayan dan wakil rakyat untuk membahas berbagai kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha perikanan.
Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah dan instansi terkait, sehingga persoalan yang dihadapi nelayan tidak hanya menjadi keluhan, tetapi memperoleh perhatian dalam proses pengambilan kebijakan.
Bagi masyarakat pesisir, kemudahan memperoleh BBM, kelengkapan dokumen kapal, ketersediaan alat tangkap, serta dukungan armada merupakan kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas melaut dan menjaga keberlangsungan pendapatan keluarga.
Jamaluddin memastikan bahwa kegiatan turun langsung menemui masyarakat akan terus dilakukan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengetahui persoalan yang paling mendesak dan membutuhkan perhatian pemerintah.
“Saya ingin mendengar langsung dari masyarakat. Dengan turun ke lapangan, kita mengetahui mana persoalan yang benar-benar mendesak dan apa yang harus diperjuangkan.
Insyaallah, aspirasi nelayan ini akan saya kawal dan komunikasikan dengan pihak terkait sampai ke tingkat pusat,” tutur Jamaluddin Idham.
Melalui pertemuan tersebut, berbagai aspirasi nelayan Sabang kini menjadi bagian dari agenda yang akan dikomunikasikan kepada pihak terkait.
Harapannya, dialog antara masyarakat, wakil rakyat, dan pemerintah dapat terus terjalin, sehingga upaya mencari solusi atas persoalan nelayan berjalan secara berkelanjutan.
Sebab, di balik setiap kapal yang berlayar dan jaring yang ditebar, terdapat harapan keluarga nelayan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. (*)
