Tantangan Reformasi Birokrasi dan Ambisi Pembangunan di Bawah Bayang-Bayang Oligarki

BOGOR, 16 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh kementerian dan lembaga negara yang dinilai tidak efisien serta sarat akan praktik korupsi. Dalam dialog mendalam bersama sejumlah jurnalis senior dan pakar, Presiden secara blak-blakan mengakui adanya hambatan struktural, mulai dari birokrasi yang gemuk hingga keberadaan ‘negara dalam negara’ (deep state) yang kerap menyabotase kebijakan pemerintah.

Presiden menyoroti fenomena maraknya perusahaan negara (BUMN) yang tidak produktif. Tercatat, upaya efisiensi yang tengah dilakukan melalui Danantara telah berhasil menutup ratusan entitas usaha negara yang hanya menjadi beban keuangan. Prabowo menggarisbawahi bahwa efisiensi adalah harga mati untuk menyelamatkan devisa negara yang selama puluhan tahun bocor ke luar negeri. Langkah ini disebutnya sebagai bagian dari strategi besar untuk mengamankan kedaulatan pangan, energi, dan memperbaiki kualitas pendidikan nasional yang saat ini berada di peringkat memprihatinkan.

Dalam merespons keresahan masyarakat sipil mengenai dominasi militer di ruang publik, Presiden berdalih bahwa pelibatan aparat TNI di sektor pertanian dan wilayah terpencil merupakan langkah darurat untuk mendekatkan negara dengan rakyat. Ia menolak anggapan bahwa hal tersebut adalah bentuk militeristik yang mengancam demokrasi. Sebaliknya, ia menuding kelompok ekstrem dan pihak-pihak yang tidak senang dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam sebagai aktor di balik narasi negatif yang kerap memojokkan pemerintah di media sosial.

Lebih lanjut, Presiden menekankan perlunya perombakan total pada sistem rekrutmen abdi negara. Ia berencana membentuk Universitas Republik Indonesia untuk mencetak birokrat yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi mumpuni, guna memutus mata rantai budaya ‘asal bapak senang’ yang telah mengakar. Meskipun dihadapkan pada kritik tajam terkait penegakan hukum dan isu keterlibatan tentara, Prabowo tetap kukuh pada visinya untuk melakukan pembenahan institusional dari hulu ke hilir.

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, Presiden memastikan tidak akan ada kompromi bagi siapa pun yang terlibat dalam kerugian negara, bahkan untuk kasus yang sudah berlangsung puluhan tahun ke belakang. Ia mengisyaratkan pembentukan pengadilan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangan, dengan tetap membuka ruang bagi mereka yang bersedia menjadi kolaborator keadilan. (*)