JAKARTA | Drama memalukan kembali mempertontonkan wajah asli lembaga pemasyarakatan. Di satu sisi, Ombudsman RI menemukan sel bak hotel berbintang dengan sofa empuk, AC, TV, kulkas, hingga alat fitness di Lapas Kelas IIA Cibinong. Di sisi lain, saat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto datang untuk meninjau, semua kemewahan itu mendadak lenyap tak berbekas. Skenario sulap yang terlalu telanjang untuk dipercaya sebagai kebetulan.
Perbedaan mencolok antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan kunjungan resmi kementerian tersebut memicu sorotan tajam publik dan parlemen. Temuan Ombudsman yang seharusnya menjadi bukti kuat adanya diskriminasi dan praktik jual-beli fasilitas di dalam lapas justru seolah hendak dikaburkan.
Menanggapi kejanggalan tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyatakan akan segera memanggil secara resmi pihak-pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat. Pemanggilan itu akan menghadirkan Ombudsman RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah, hingga Kepala Lapas Cibinong untuk dikonfrontasi langsung. DPR menegaskan, tidak boleh ada diskriminasi atau keistimewaan bagi narapidana tertentu yang membeli kemewahan dengan uang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena hilangnya perabot mewah ini bukan sekadar persoalan pelanggaran etik lapas, melainkan dugaan kuat upaya penghilangan petunjuk. Peneliti Indonesia Corruption Watch Wana Alamsyah menduga ada upaya sistematis untuk menghilangkan barang bukti setelah sidak Ombudsman bocor ke internal lapas. Ia mendorong keterlibatan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk membongkar tuntas dugaan aliran dana suap dan pungutan liar fasilitas lapas.
Skandal yang mencuat pada September 2026 ini kembali menegaskan bahwa Lapas Cibinong bukan kasus tunggal, melainkan potret bobroknya tata kelola pemasyarakatan di Indonesia. Ketika narapidana berduit bisa menyulap sel penjara menjadi apartemen mewah lengkap dengan AC dan kulkas, sementara narapidana miskin berdesakan di sel overkapasitas, maka yang terjadi adalah keadilan yang diperjualbelikan. Dan ketika bukti kemewahan itu bisa raib dalam semalam menjelang kunjungan menteri, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan siapa yang melindungi bisnis kotor di balik jeruji tersebut. (*)
