BANDA ACEH — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Fanst Respon Counter Polri Nusantara Provinsi Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap program-program strategis Gubernur Aceh. Dalam keterangannya kepada media, Kamis (25/9/2025), Sekretaris Jenderal DPW Fanst menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita mendukung penuh pernyataan Gubernur Aceh. Segala program yang berpihak kepada rakyat harus kita dorong bersama,” ujarnya.
Namun tidak hanya sekadar mendukung, Sekjen DPW Fanst juga menyerukan langkah konkret kepada aparat penegak hukum. Ia mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh untuk bertindak tegas dalam memberantas praktik tambang ilegal yang dinilai semakin massif di sejumlah wilayah provinsi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, aktivitas tambang ilegal sangat merugikan negara karena berpotensi menggerus pendapatan asli daerah serta merusak ekosistem. Ia pun menekankan bahwa keberadaan mafia tambang harus dihadapi dengan keberanian dan integritas tinggi.
“Kami mendesak Polda Aceh agar serius memberantas mafia tambang ilegal. Ini penting untuk menjaga wibawa hukum serta memberikan kepastian bagi investasi yang sehat dan berkelanjutan di Aceh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, termasuk tokoh adat, akademisi, dan aktivis lingkungan untuk ikut serta dalam mendorong tata kelola pertambangan yang transparan dan bertanggung jawab. Penegakan hukum, kata dia, tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan publik.
“Kita ingin melihat Aceh tumbuh sebagai daerah yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu membutuhkan kerja sama nyata antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa DPW Fanst akan terus melakukan pemantauan serta memberikan masukan kebijakan melalui jalur-jalur komunikasi yang konstruktif.
Langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang diemban oleh organisasi dalam mendukung transformasi pelayanan publik, ketertiban hukum, serta pembangunan berkelanjutan di Aceh. (*)
