Jakarta — Anggota DPR RI asal Aceh, Jamaluddin Idham, mengecam keras langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menggelar razia terhadap kendaraan berpelat BL dari Aceh serta meminta agar pelat tersebut diganti dengan pelat BK. Ia menilai kebijakan itu bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga dapat merusak hubungan harmonis antarwilayah yang telah terjalin selama ini.
“Saya mengecam tindakan Gubsu Bobby Nasution. Dia harus tahu dan paham bahwa pelat kendaraan berlaku secara nasional, bukan hanya di satu provinsi,” ujar Jamaluddin, Senin (29/9/2025).
Politisi dari PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Aceh dan Sumatera Utara memiliki hubungan yang erat, baik secara geografis maupun ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan dan transportasi antarwilayah. Dikatakannya, aktivitas angkutan barang dan penumpang dari kedua daerah sejauh ini justru saling menguntungkan dan memperkuat ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap angkutan barang maupun penumpang justru mendukung pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Jangan sampai kebijakan yang keliru merusak keharmonisan yang sudah dibangun sejak lama,” tambahnya.
Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Bobby Nasution yang dinilainya kerap memicu kontroversi. Setelah polemik mengenai empat pulau di Aceh Singkil mencuat beberapa waktu lalu, kini kembali muncul persoalan terkait pelat nomor kendaraan.
“Kemarin masalah pulau, sekarang soal pelat kendaraan. Gubernur harusnya dewasa dalam memimpin dan bijaksana dalam mengambil keputusan, apalagi yang berkaitan dengan hubungan antarwilayah,” ujarnya.
Terkait alasan pihak Sumut yang menyebut kerusakan jalan disebabkan oleh kendaraan dari Aceh, Jamaluddin menyebut argumen tersebut tidak relevan. Menurutnya, jalan nasional dibangun menggunakan dana APBN, dan tidak semestinya kepala daerah memberikan pembatasan berdasarkan asal kendaraan.
“Kalau dihitung, kendaraan berpelat BK yang beroperasi di Aceh justru lebih banyak dibandingkan pelat BL di Medan. Banyak angkutan dari Sumut yang membawa barang dagangan ke Aceh. Jadi sebenarnya Sumut lebih diuntungkan dalam transaksi ekonomi antarwilayah,” paparnya.
Atas kebijakan yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi memecah persatuan, Jamaluddin meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memberikan teguran langsung kepada Gubernur Sumut.
“Ini bukan sekadar persoalan pelat kendaraan, tetapi menyangkut keharmonisan antarwilayah. Jangan sampai kebijakan Gubsu memicu gesekan masyarakat Aceh dan Sumut. Gubsu jangan selalu bikin gaduh dengan masyarakat Aceh,” pungkasnya. (*)
