BANDA ACEH – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Aksi tersebut membawa delapan tuntutan terkait carut-marut persoalan pertanian yang tak kunjung diselesaikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa aksi datang dengan spanduk dan orasi bergantian di depan gedung dewan. Mereka mendesak wakil rakyat untuk memperjuangkan nasib petani yang terdampak bencana, yang hingga kini masih hidup dalam kesulitan akibat lahan pertanian yang rusak dan belum diperbaiki.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria, Teuku Novri, mengatakan delapan tuntutan tersebut mencakup berbagai persoalan agraria yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Persoalan itu, menurutnya, membutuhkan perhatian serius dan tindakan konkret dari DPRA, bukan sekadar janji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik keras justru mengemuka dalam proses dialog. Teuku menyampaikan kekecewaan terhadap respons DPRA yang dinilai setengah hati. Pihak dewan meminta 37 perwakilan mahasiswa masuk ke dalam gedung, sementara massa aksi meminta agar diskusi disiarkan secara langsung agar transparan dan dapat disaksikan publik. Permintaan tersebut ditolak dengan alasan kendala teknis.
Alasan teknis tersebut memicu kekecewaan mendalam. Di tengah penderitaan petani yang sawahnya hancur akibat banjir yang telah berlangsung hampir setahun, wakil rakyat justru berlindung di balik alasan teknis untuk menghindari transparansi. Padahal, tuntutan mahasiswa adalah cerminan jeritan petani yang kehilangan sumber penghidupan.
Perwakilan Satgas DPRA berdalih bahwa mahasiswa dan pihak dewan memiliki tujuan yang sama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menyebut perbedaan yang terjadi lebih berkaitan dengan persoalan teknis dan meminta agar kendala teknis tidak menghambat penyelesaian isu.
Pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab substansi persoalan. Aksi yang berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026 tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP serta berjalan tertib dan damai, namun substansi perjuangan petani kembali terabaikan.
Jika delapan tuntutan agraria yang menyangkut hajat hidup petani saja harus terhambat oleh alasan teknis siaran langsung, publik patut mempertanyakan sejauh mana keseriusan DPRA dalam memperjuangkan kesejahteraan petani. Hari Tani Nasional seharusnya menjadi momentum keberpihakan, bukan panggung formalitas yang berakhir tanpa kepastian.
