HOTELBET slot preparation.lsrs.lu

Rapor Merah Dua Tahun Prabowo-Gibran: 75 Persen Publik Stres, Harga Pangan dan Lapangan Kerja Jadi Pemicu Utama

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 12 Oktober 2026 - 22:13 WIB

50196 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA |  Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis temuan yang menggambarkan tekanan sosial yang meluas di tengah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mayoritas masyarakat mengaku mengalami tekanan psikologis akibat arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan dasar.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengungkapkan, dari 1.122 responden masyarakat umum yang disurvei, sebanyak 75 persen mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Bahkan secara lebih spesifik, 67 persen responden menyatakan stres akibat perilaku Presiden Prabowo Subianto. Survei ini menjadi bagian dari laporan bertajuk Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipublikasikan pada Senin, 12 Oktober 2026.

Tekanan tersebut, menurut Bhima, bukan muncul tanpa sebab. Apa yang dirasakan publik berkaitan langsung dengan persoalan fundamental yang belum terjawab, mulai dari lonjakan harga bahan pokok, sulitnya akses pekerjaan, hingga penegakan hukum yang dinilai tumpul. Dari sisi apa, harga kebutuhan pokok tercatat sebagai persoalan paling mendesak. Sebanyak 78 persen responden menegaskan persoalan ini harus segera diselesaikan pemerintah. Di mana keresahan itu terjadi, hampir merata di kelompok masyarakat umum yang menjadi responden.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Siapa yang paling terdampak terlihat dari potret ekonomi rumah tangga. Sebanyak 53 persen responden menyatakan kondisi ekonomi keluarganya memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Mengapa hal itu terjadi, temuan CELIOS mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas daya beli dan menyediakan lapangan kerja, di saat kebijakan yang diambil justru menambah beban psikologis warga.

Kritik tidak hanya datang dari masyarakat umum. Bagaimana kalangan ahli melihat pemerintahan ini jauh lebih keras. Survei yang melibatkan total 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli tersebut mencatat, sebanyak 92 persen responden ahli menyatakan khawatir terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo, dengan 80 persen di antaranya mengaku sangat khawatir.

Penilaian terhadap kinerja Presiden pun anjlok. Masyarakat umum hanya memberi skor rata-rata 4,6 dari 10 untuk Prabowo. Di kalangan ahli, nilainya lebih rendah lagi, hanya 2,8 dari 10. Rinciannya, 48 persen masyarakat umum memberi nilai 1 sampai 4, 23 persen memberi nilai 5 sampai 6, dan hanya 28 persen yang memberi nilai 7 sampai 10. Angka 1 menjadi skor yang paling banyak dipilih, dengan proporsi mencapai 23 persen dari total responden.

Hasil survei ini memang menggambarkan penilaian kelompok responden yang diteliti dan tidak serta-merta mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Namun tingginya angka stres, rendahnya skor kepuasan, dan besarnya kekhawatiran ahli menjadi sinyal keras bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi krisis kepercayaan publik yang serius pada dua tahun pertama masa pemerintahannya. (*)

Berita Terkait

Asap Karhutla Racuni 13 Juta Warga, 277 Ribu Terserang ISPA dan 62 Ribu Korban Balita
KPK Ancam Jemput Paksa Menteri ATR Nusron Wahid yang Dua Kali Mangkir
MK Perintahkan Presiden dan DPR Revisi UU Peradilan Militer dalam Dua Tahun
MK Putuskan Prajurit TNI Pelaku Pidana Umum Diadili di Peradilan Umum
Bahlil Desak Kepolisian Segera Tindak Tegas Penimbun BBM Subsidi
Stok Pertalite Nasional Tersisa 16 Hari, Bahlil Klaim Aman di Tengah Antrean BBM di Daerah
Dugaan Pembatasan Rujukan JKN Mengancam Keselamatan Pasien Kronis
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Barang Bukti Diangkut Pakai Tong Biru

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 17:20 WIB

KPK Ancam Jemput Paksa Menteri ATR Nusron Wahid yang Dua Kali Mangkir

Jumat, 16 Oktober 2026 - 17:10 WIB

MK Perintahkan Presiden dan DPR Revisi UU Peradilan Militer dalam Dua Tahun

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:39 WIB

MK Putuskan Prajurit TNI Pelaku Pidana Umum Diadili di Peradilan Umum

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:15 WIB

Bahlil Desak Kepolisian Segera Tindak Tegas Penimbun BBM Subsidi

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:05 WIB

Stok Pertalite Nasional Tersisa 16 Hari, Bahlil Klaim Aman di Tengah Antrean BBM di Daerah

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:46 WIB

Dugaan Pembatasan Rujukan JKN Mengancam Keselamatan Pasien Kronis

Jumat, 16 Oktober 2026 - 13:13 WIB

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Barang Bukti Diangkut Pakai Tong Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 - 13:07 WIB

PDI-P Sebut Framing Karhutla sebagai Bencana Alam Keliru, Soroti Kegagalan Mitigasi Pemerintah

Berita Terbaru