Suka Makmue : Wakil Bupati (Wabup) Nagan Raya, Raja Sayang, menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPRK Nagan Raya yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Nagan Raya, Senin (8/9/2025).
Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka penyampaian dan penjelasan Bupati Nagan Raya atas Pendapat Panitia Anggaran serta Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRK terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mohd. Rizki Ramadhan, didampingi Wakil Ketua I DPRK dr. Afzalul Zikri dan Wakil Ketua II DPRK Dr. Said Syahrul Rahmad, S.H., M.H., serta dihadiri oleh 16 anggota dari total 25 anggota dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Wabup Raja Sayang menyampaikan jawaban serta penjelasan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas pendapat Panitia Anggaran dan pandangan umum fraksi-fraksi, di antaranya Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Demokrat Perjuangan, Fraksi Nasdem Restorasi Kebangsaan, dan Fraksi Petiga Raya.
Menanggapi masukan Panitia Anggaran, Pemkab Nagan Raya menegaskan komitmennya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan Qanun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disertai pengawasan ketat oleh instansi terkait.
“Pemerintah daerah optimistis realisasi PAD dapat dicapai sesuai target,” ujar Wabup Raja Sayang.
Selain itu, Pemkab juga berfokus pada program penanggulangan kemiskinan, hilirisasi pertanian dan perikanan, serta pengembangan sarana pendukung usaha bagi masyarakat tidak mampu.
“Kami pihak eksekutif akan komit dengan kesepakatan yang telah diputuskan dalam pembahasan bersama terhadap KUA–PPAS 2026. Apa yang telah disepakati menjadi pedoman,” tegas Wabup.
Terhadap pendapat Fraksi Partai Aceh yang menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah, dengan mengurangi kegiatan seremonial serta belanja non-prioritas.
“Pemkab Nagan Raya menyambut baik dan telah mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD Kemendagri serta mempublikasikan ringkasan anggaran di laman resmi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Wabup juga menegaskan kesiapan Pemkab dalam menghadapi dinamika ekonomi global melalui skenario alternatif, menjaga stabilitas fiskal, dan melaksanakan evaluasi triwulanan bersama DPRK.
Kepada Fraksi Golkar, Pemkab Nagan Raya sependapat pentingnya penganggaran yang proporsional, terukur, dan sesuai program prioritas.
Pemerintah lanjut Raja Sayang menyadari bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, sehingga perlu didukung dengan penyediaan pupuk, alat mesin pertanian, serta peningkatan infrastruktur irigasi.
“Kepada Fraksi Demokrat Perjuangan, Pemkab berkomitmen memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis digital, meningkatkan kesempatan kerja melalui job fair serta kerja sama dengan perusahaan lokal, dan menyiapkan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri,” ucap Raja Sayang.
Selanjutnya terhadap pendapat Fraksi Petiga Raya, Pemkab sepakat bahwa KUA–PPAS harus bersifat prioritas dan berbasis aspirasi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam penegakan aturan perusahaan, penguatan dan evaluasi kinerja Baitul Mal, serta pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan akuntabel.
“Kemudian terkait pendapat Fraksi Nasdem Restorasi Kebangsaan, Pemkab mendukung pembentukan koperasi pertambangan rakyat legal untuk pengelolaan potensi emas di Nagan Raya, dengan koordinasi bersama kementerian terkait guna mempercepat perizinan dan hilirisasi pertambangan,” ungkap Wabup.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas Penghargaan Serambi Ekraf Award yang diraih Pemkab bersama DPRK Nagan Raya sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya mendorong potensi daerah, khususnya Giok Nagan Raya dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol pencapaian, melainkan motivasi untuk terus melangkah maju. Semoga sinergi eksekutif dan legislatif semakin kuat demi mewujudkan Nagan Raya yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional,” jelasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPK, Camat, Kabag, serta undangan lainnya. (Red)
