JAKARTA | Pemerintah Indonesia kembali berada di bawah sorotan tajam terkait efektivitas mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Hingga saat ini, upaya pemadaman masif masih harus terus dipacu di berbagai wilayah untuk menjinakkan api yang tidak hanya melahap vegetasi, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat melalui polusi asap yang kronis.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya pada 20 September 2026, mengakui bahwa luasnya sebaran titik api serta karakteristik lahan gambut yang sangat sulit dipadamkan menjadi kendala utama di lapangan. Dalam operasi yang berlangsung intensif sejak Agustus tersebut, pemerintah mengklaim telah mengerahkan sebanyak 64 pesawat untuk melakukan water bombing, yang terdiri dari 55 armada milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 9 pesawat milik TNI.
Selain kekuatan udara, pemerintah juga menempatkan sebanyak 54.394 personel gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, hingga keterlibatan relawan dan masyarakat umum. Mobilisasi puluhan ribu orang dan armada udara dalam skala besar ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman karhutla yang terus terjadi dan menguji kesiapan mitigasi negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati mobilisasi sumber daya telah dilakukan secara besar-besaran, tantangan di lapangan tetap menuntut evaluasi mendalam. Ketergantungan pada teknik pemadaman konvensional dan kebutuhan akan koordinasi lintas sektor yang lebih solid menjadi catatan penting agar kasus kebakaran serupa tidak terus berulang dan membebani ekosistem serta masyarakat di masa mendatang. (*)
