slot preparation.lsrs.lu

Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden Perintahkan BNN Polri TNI Bersatu Brantas Narkoba. Indonesia Harus Bebas Narkotika, Lembaga Intitusi Harus Bersih !!!

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 11 Oktober 2026 - 21:28 WIB

50188 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Masalah Obat obatan terlarang di Indonesia jangan hanya rakyat yang dijadikan sobyek obyek pengkonsumsi Narkoba tetapi perlu juga dilingkungan Kementerian Badan lembaga negara di lingkungan kantor gubernur bupati Walikota kecamatan desa kelurahan sangat perlu sekali secara rutin dilakukan kegiatan tes urine oleh kalangan yang berwenang BNN Pusat BNK Provinsi Kota Kab dengan bersinerginya TNI POLRI dalam kegiatan pencegahan berbagai kasus narkoba yang juga menjadi prioritas memberhasihkan pengkonsumsi pengguna narkoba dari kalangan APH ASN diberbagai link tentunya “, ujar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen sekitar narkoba yang mewabah keberbagai link akhir akhir ini di Indonesia dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka(POM) dibilangan Cijantung Jakarta 9/10/2026, via telpon selulernya

Prof DR Sutan Nasomal : Indonesia Bisa Maju Bila Sering Dadakan Tes Urine Narkotika (STOP DRUGS) dan ini sangat wajib. Prof DR Sutan Nasomal meminta Presiden RI Perintahkan BNN Polri TNI setiap saat dadakan Tes Urine Narkoba di semua kantor Pemerintah serta DPR RI, DPRD, DPD sebulan dua kali. Kemudian Semua Sekolah dan Universitas. Menurut Prof DR Sutan Nasomal sesuai aduan masyarakat bahwa setiap kejahatan saat ini karena narkoba telah mengakar.

Prof DR Sutan Nasomal SH, MH meminta Presiden RI Perang melawan Narkoba dengan semua kekuatan di instrumen di negara Indonesia. Masuknya narkoba baik di Ibu Kota serta semua Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah dari dorongan kepentingan oknum jaringan besar atau kuat yang tidak tersentuh jerat hukum. Seret semua oknum yang terlibat Narkoba di dalam kursi Pemerintah agar tidak ada lagi memiliki jabatan apapun.
Semua pejabat tinggi Mapolda Mapolres Mapolsek Kejari Kejati harus membuat pernyataan Bersih Narkoba di wilayah kerjanya. Bila dalam waktu 6 bulan masih ada Narkoba beredar merusak generasi anak bangsa maka wajib para pejabat tersebut di pecat dengan tidak hormat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tidak ada maaf bagi Oknum yang memainkan narkoba untuk menghancurkan generasi Indonesia. Presiden RI harus hukum mati bila oknum penegak hukum terlibat penyedia narkoba atau ikut bussines Diseluruh Indonesia.

Libatkan semua satgas anti narkoba bersama BNN untuk sapu bersih jaringan pengedaran Narkoba.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH melihat Indonesia menjadi pasar besar Narkoba yang makin kuat di serbu dari dalam dan luar Negri.
Bila tahun 2027 masih ada kasus Narkoba yang menghancurkan generasi bangsa. Kasih hadiyah 10 milyar untuk semua masyarakat yang bisa menangkap bos besar narkoba hidup hidup.

Prof DR Sutan Nasomal menilai banyak oknum yang menyelamatkan Bos Narkoba dari pada menangkapnya selama 26 tahun ini. Mungkin karena di duga saweran uang besar sehingga banyak oknum yang melindungi para bos besar narkoba.

Dengan adanya BNN yang bisa melaksanakan dadakan tes narkotika di semua badan pemerintahan akan menyelamatkan Indonesia dari para oknum yang memperkaya diri dari jaringan Narkotika.

Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH

Berita Terkait

LSM ABA Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Suryadi: Jangan Ada yang Kebal Hukum!
Sumpah Pemuda ke-98, Arief Martha Rahadyan Serukan Aksi Nyata Menuju Indonesia Emas 2045
Siasat Apartemen Mewah Jadi Sarang Judi Online, Sindikat Internasional Dibongkar
Suryadi Djamil Apresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto, Minta Sikat Narkoba hingga ke Pabrik
Lindungi Hak Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Selesaikan 3.018 Kasus Pertanahan
Urus Peralihan Hak Sendiri, Pengurusan Sertipikat Tidak Seribet yang Dibayangkan
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah
Layanan ATR/BPN Dekat, Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi Pertanahan

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 02:37 WIB

dr Tifa Didakwa Fitnah dan Pencemaran Nama Baik Terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Jumat, 6 November 2026 - 02:33 WIB

Jokowi Tegaskan Tak Pernah Rekonstruksi Wajah Sejak 1985 di Sidang Kasus Fitnah Ijazah

Jumat, 6 November 2026 - 02:30 WIB

Polda Aceh Apresiasi Aksi Damai di Depan Kantor DPR Aceh Berjalan Tertib

Jumat, 6 November 2026 - 02:27 WIB

Mahfud MD Desak Polri Pecat Tidak Hormat Listyo Sigit, Sebut Ada Lambang Bangkai di Mabes Jika Tak Dipecat

Jumat, 6 November 2026 - 02:24 WIB

Bareskrim Ungkap Peran Kunci Irjen Slamet Uliandi Beri Restu Penyadapan dan Hapus File Sadapan Presiden

Jumat, 6 November 2026 - 02:21 WIB

Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Ditahan di Mako Brimob, Satu Tersangka Sakit Pascastroke

Jumat, 6 November 2026 - 02:08 WIB

Debat Panas Warnai Sidang Kasus Ijazah, Tim Hukum Terdakwa Bersitegang dengan Jaksa

Jumat, 6 November 2026 - 02:04 WIB

Skandal Penyadapan Ilegal di Lingkaran Istana: Pengkhianatan Jabatan yang Ancam Stabilitas Negara

Berita Terbaru

GAYO LUES

Sanitasi, Rehab MCK TMMD ke-130 Hampir Rampung

Jumat, 6 Nov 2026 - 11:55 WIB