Surakarta — Pemerintah Indonesia mencatatkan tonggak bersejarah dalam sektor pangan nasional dengan capaian cadangan beras pemerintah yang menembus angka 4,2 juta ton. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di hadapan peserta Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025, yang berlangsung pada Minggu, 20 Juli 2025, di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
“Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton. Jagung juga naik 30 persen, beras naik 48 persen. Dan kita akan terus tegakkan,” ujar Presiden Prabowo disambut tepuk tangan para hadirin.
Capaian ini tidak hanya mencerminkan peningkatan produksi nasional, tetapi juga menjadi indikator ketahanan pangan yang semakin kuat. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa pencapaian ini harus diiringi dengan pengawasan distribusi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan praktik tidak etis di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden secara tegas mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya praktik manipulasi harga oleh sejumlah pelaku usaha. Ia menyoroti adanya tindakan nakal dari pihak-pihak yang menjual beras kualitas biasa dengan label premium demi meraih keuntungan berlebih, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikkan seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” tegas Presiden.
Lebih jauh, Presiden mengungkapkan bahwa praktik-praktik curang dalam distribusi dan harga pangan dapat menimbulkan kerugian negara dalam skala besar. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kerugian negara bisa mencapai Rp100 triliun setiap tahun akibat tindakan manipulatif ini.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun, Rp100 triliun tiap tahun,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa angka sebesar itu sangat signifikan dan apabila dikelola dengan benar, dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan nasional, termasuk kemiskinan dan infrastruktur dasar. “Anda bisa bayangkan, Rp100 triliun kita bisa bikin apa. Mungkin kita hilangkan kemiskinan,” tandasnya.
Dengan nada penuh tekad, Presiden menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi praktik-praktik yang merugikan rakyat. Upaya penguatan ketahanan pangan, peningkatan produksi, dan distribusi yang adil, menurutnya, akan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya.
Kongres PSI 2025 pun menjadi panggung penting bagi Presiden Prabowo untuk mempertegas arah kebijakan ekonomi dan pangan nasional yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai poros utama pembangunan. (*)
