JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilai telah menyimpang jauh dari fungsinya sebagai pilar ekonomi rakyat. Dalam sebuah diskusi mendalam yang berlangsung pada 22 September 2026, Prabowo menyoroti bagaimana entitas negara tersebut justru kerap dijadikan alat bagi kepentingan politik dan sumber pendanaan bagi penguasa, alih-alih memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Prabowo, praktik lancung dalam tubuh BUMN sudah terjadi sejak lama, di mana jajaran direksi sering kali lebih lihai dalam melakukan manipulasi laporan keuangan demi mengejar bonus. Ia mengungkapkan pola kecurangan yang terstruktur, mulai dari mark-up anggaran hingga penyalahgunaan aset negara yang merugikan keuangan publik secara masif. Presiden menegaskan bahwa fenomena ini membuat negara menanggung kerugian yang tidak sedikit, terutama di sektor konstruksi dan pengelolaan properti seperti hotel milik negara yang dianggap tidak efisien.
Sebagai langkah tegas untuk membersihkan birokrasi, pemerintah kini telah mengambil kebijakan drastis dengan menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak sehat dan hanya membebani anggaran. Prabowo bahkan memerintahkan jajarannya untuk terus melanjutkan proses penutupan perusahaan pelat merah yang bermasalah agar menyisakan entitas yang benar-benar kuat dan menguntungkan. Pemerintah juga mewacanakan pembentukan pengadilan ad hoc untuk menginvestigasi direksi yang terlibat dalam kerugian negara selama 30 tahun terakhir. Meski demikian, ia membuka peluang amnesti bagi pelaku yang bersedia kooperatif, mengaku, dan mengembalikan dana negara melalui skema justice collaborator.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengenang fase terendah dalam perjalanan karier politiknya pasca-1998, di mana ia sempat dituduh melakukan penculikan dan makar. Ia menceritakan bagaimana sosok kesatria cahaya atau Warrior of the Light melalui literatur Paulo Coelho menjadi pegangan moralnya untuk bangkit kembali. Presiden menekankan bahwa prinsip untuk tidak mudah menyerah dan terus bekerja demi tujuan negara adalah landasan utama yang membuatnya tetap tegak berdiri hingga memegang mandat sebagai kepala negara saat ini. (*)








































