PONOROGO – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah kalangan akademisi yang dinilainya abai terhadap kondisi sosial di tanah air. Dalam pidato pada acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9), Prabowo secara terbuka menyayangkan sikap profesor yang dianggap tidak mampu melihat ketidakadilan dan justru cenderung membela kepentingan pihak asing.
Prabowo menegaskan rasa herannya atas fenomena intelektual yang justru berpihak pada kepentingan luar, bukan pada rakyat sendiri. Ia menekankan bahwa posisi sebagai seorang akademisi atau profesor seharusnya membawa kebermanfaatan bagi bangsa, bukan sebaliknya. Meski tidak menyebut secara spesifik nama maupun institusi yang dimaksud, pernyataan ini mencerminkan kegelisahan Presiden terhadap keberpihakan intelektual di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti ancaman infiltrasi pihak asing yang dinilai berusaha mempengaruhi opini publik melalui media sosial. Ia menuding adanya kelompok yang ia sebut sebagai “antek-antek asing” yang memiliki sumber daya finansial besar untuk membayar pendengung atau buzzer guna memanipulasi isu. Presiden mengingatkan masyarakat, khususnya para santri dan generasi muda, untuk tidak mudah tertipu oleh informasi yang beredar di dunia maya dan harus memiliki nalar kritis yang kuat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden menolak klaim bahwa pemerintahannya hanya berfokus pada retorika atau “omon-omon”. Ia mengklaim bahwa dalam dua tahun masa kepemimpinannya, pemerintahan telah menunjukkan bukti nyata keberhasilan melalui kerja keras di berbagai sektor, termasuk swasembada pangan dan energi. Prabowo menegaskan bahwa kemandirian bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, terutama di tengah ketidakpastian dunia yang penuh dengan konflik dan perang.
Prabowo menutup pesannya dengan menekankan pentingnya karakter berjiwa besar dan integritas tinggi bagi calon pemimpin bangsa. Ia mewanti-wanti agar integritas tidak dikorbankan demi jabatan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang cerdas, tidak mudah dibohongi, dan memiliki keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri demi memastikan kesejahteraan rakyat, mulai dari pemenuhan gizi anak-anak hingga penghapusan kemiskinan. (*)
