slot preparation.lsrs.lu

Polemik Aksi Seskab Teddy di LRT, Antara Citra Pelayanan dan Etika Protokoler

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 20 September 2026 - 05:57 WIB

50264 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Sebuah potongan video yang menampilkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai pada Rabu, 16 September 2026, memicu kegaduhan di ruang publik. Dalam rekaman yang viral tersebut, Teddy terlihat mengarahkan sejumlah orang untuk bergeser dari posisi semula di dalam gerbong kepresidenan. Tindakan tersebut seketika memantik spekulasi tajam di media sosial yang menarasikan bahwa Teddy telah melakukan pengusiran terhadap sejumlah pejabat, termasuk pihak Kementerian Perhubungan dan jajaran operator transportasi publik tersebut.

Narasi miring yang berkembang di tengah masyarakat ini menuntut transparansi dari lingkaran dalam istana. Menanggapi situasi tersebut, pihak Sekretaris Kabinet melalui akun Instagram @catatanseskab memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan duduk perkara. Dalam penjelasannya, pihak Seskab menegaskan bahwa video yang beredar di masyarakat adalah potongan klip yang tidak merepresentasikan konteks kejadian secara utuh. Menurut keterangan tersebut, aksi yang dilakukan Teddy bukanlah bentuk arogansi, melainkan upaya pengaturan ruang gerak di dalam gerbong yang terbatas.

Seskab berdalih bahwa pengalihan posisi orang-orang di dalam gerbong dilakukan demi memberikan akses prioritas bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Langkah ini diambil agar mereka bisa berada di posisi yang lebih dekat dengan Presiden Prabowo sehingga dapat berinteraksi langsung. Pihak Sekretariat Kabinet memastikan bahwa Teddy bahkan mendampingi para penyandang disabilitas tersebut hingga mereka turun dari LRT. Meski demikian, peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pejabat negara mengenai pentingnya komunikasi publik yang transparan dan etika protokoler yang bijak di ruang publik, mengingat setiap gerak-gerik pejabat kini berada dalam pengawasan ketat masyarakat melalui lensa kamera ponsel. (*)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terkait

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden
Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas
YUSRIL Sebut Prabowo Tahu Penangkapan Jenderal Listyo, Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal Bukan Makar
Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden
Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal
Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor
Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar
Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 15:27 WIB

Listrik Mati Hidup di Blangkejeren Tak Kunjung Stabil, PLN Pusat Diminta Evaluasi Kinerja Jajaran Bawahannya

Rabu, 4 November 2026 - 13:34 WIB

Ironi Gagal Bayar Puluhan Miliar, BPKK Gayo Lues Malah Bobol Kas Daerah demi Kelebihan Bayar TPK!

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Satgas TMMD Kerjakan Pembuatan Gorong gorong di titik Tiga

Rabu, 4 November 2026 - 03:15 WIB

Longsor di Tiga Titik Tutup Total Jalan Lintas Kutacane-Blangkejeren, Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tak Bisa Melintas

Selasa, 3 November 2026 - 15:39 WIB

Normalisasi Sungai Jadi Kunci di Gayo Lues, Jembatan Putus Hambat Evakuasi Warga

Selasa, 3 November 2026 - 15:32 WIB

Ratusan Hektare Sawah di Gayo Lues Kembali Panen Pascabencana Banjir 2025

Selasa, 3 November 2026 - 15:19 WIB

Pemkab Gayo Lues Kebut Penyerapan Dana TKD untuk Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Selasa, 3 November 2026 - 15:14 WIB

Pemkab Gayo Lues Berpacu dengan Waktu di Tengah Keterbatasan Anggaran untuk Pulihkan Infrastruktur Pascabencana

Berita Terbaru