slot preparation.lsrs.lu

Pertanyaan Kritis Hakim MK Terhadap Verifikasi Pendidikan Wakil Presiden

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 24 September 2026 - 08:03 WIB

50190 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani melontarkan sorotan tajam terhadap proses verifikasi dokumen persyaratan pendidikan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang berlangsung pada Rabu, 23 September 2026, Arsul mempertanyakan kedalaman verifikasi yang dijalankan lembaga penyelenggara pemilu tersebut, terutama terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kritik tersebut bermula dari bedah dokumen jawaban KPU terkait penerapan Pasal 18 ayat 1 huruf M PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Arsul menekankan pentingnya transparansi mengenai dokumen apa saja yang sebenarnya diverifikasi oleh KPU. Ia mempertanyakan apakah verifikasi hanya sebatas pada surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, atau apakah KPU benar-benar melakukan penelusuran mendalam atas keseluruhan ijazah, sertifikat, atau diploma yang berasal dari lembaga pendidikan di Singapura.

Dalam paparannya, Arsul mengaku memahami dinamika pendidikan di Singapura, termasuk perbedaan level antara General Certificate of Education (GCE) tingkat O level maupun N level. Ia pun menyinggung latar belakangnya sebagai alumni University of Technology Sydney (UTS) sekaligus pengalamannya pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di Insearch Language Center—yang kini dikenal sebagai UTS College—sebuah institusi yang selama ini kerap dikaitkan dengan riwayat pendidikan Wakil Presiden. Arsul mendesak agar KPU memberikan kejelasan perihal alur pendidikan yang ditempuh, termasuk memastikan status pathway apakah berupa matriculation atau foundation.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Arsul, pendalaman materi ini sangat penting bukan sekadar untuk persoalan subjek hukum yang menjabat saat ini, melainkan sebagai preseden dan pelajaran berharga bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa integritas proses verifikasi administratif adalah fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Menutup pernyataannya, ia mengutip pesan moral tentang pentingnya melihat segala peristiwa dengan mata hati demi pembelajaran bagi generasi mendatang. (*)

Berita Terkait

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden
Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas
YUSRIL Sebut Prabowo Tahu Penangkapan Jenderal Listyo, Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal Bukan Makar
Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden
Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal
Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor
Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar
Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 13:34 WIB

Ironi Gagal Bayar Puluhan Miliar, BPKK Gayo Lues Malah Bobol Kas Daerah demi Kelebihan Bayar TPK!

Rabu, 4 November 2026 - 13:05 WIB

Penertiban Pedagang di Blangkejeren Dinilai Tebang Pilih, Lapak Pedagang Buah Dibongkar

Rabu, 4 November 2026 - 03:15 WIB

Longsor di Tiga Titik Tutup Total Jalan Lintas Kutacane-Blangkejeren, Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tak Bisa Melintas

Selasa, 3 November 2026 - 15:39 WIB

Normalisasi Sungai Jadi Kunci di Gayo Lues, Jembatan Putus Hambat Evakuasi Warga

Selasa, 3 November 2026 - 15:32 WIB

Ratusan Hektare Sawah di Gayo Lues Kembali Panen Pascabencana Banjir 2025

Selasa, 3 November 2026 - 15:19 WIB

Pemkab Gayo Lues Kebut Penyerapan Dana TKD untuk Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Selasa, 3 November 2026 - 15:14 WIB

Pemkab Gayo Lues Berpacu dengan Waktu di Tengah Keterbatasan Anggaran untuk Pulihkan Infrastruktur Pascabencana

Selasa, 3 November 2026 - 12:37 WIB

Warga dan Satgas TMMD Antusias bangun 5 Unit RTLH di Kampung Gajah

Berita Terbaru