GAYO LUES – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengikuti rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pascabencana alam di Sumatera yang digelar secara daring pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Rapat tersebut diikuti oleh Plt. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK), Kepala Tata Usaha RSUD Muhammad Ali Kasim, serta jajaran staf Dinas Kesehatan. Mereka mengikuti jalannya rapat dari ruang kerja Wakil Bupati Gayo Lues.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam paparannya, Tito mengatakan pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah-daerah di Sumatera yang terdampak bencana alam pada November 2025.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) serta alokasi anggaran dari Presiden untuk penanganan infrastruktur, jalan, jembatan, dan fasilitas pemerintahan di berbagai kabupaten/kota dan provinsi yang terdampak.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan disebut menjadi salah satu kementerian yang bergerak paling cepat dalam memulihkan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak bencana. Sebagian RSUD dan Puskesmas yang terdampak telah kembali difungsikan secara bertahap.
Data yang dipaparkan menyebutkan, dari 130 RSUD yang terdampak bencana alam, sebanyak 87 unit di antaranya mengalami kerusakan dengan rincian Aceh 23 unit, Sumatera Utara 35 unit, dan Sumatera Barat 29 unit. Untuk Puskesmas, dari 1.265 unit yang terdampak, sebanyak 867 unit terdampak bencana, dengan rincian Aceh 309 unit, Sumatera Utara 325 unit, dan Sumatera Barat 233 unit. Sedangkan untuk Puskesmas Pembantu, dari 2.952 unit, sebanyak 2.522 unit terdampak.
“Sejauh ini, seluruh layanan pada 867 Puskesmas dan 87 RSUD terdampak telah kembali beroperasi normal, namun masih terdapat enam unit Puskesmas Pembantu yang belum beroperasi dan masih menggunakan gedung pengganti,” ujar Tito dalam rapat tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sejak awal terjadinya bencana alam pada tahun lalu.
Ia menjelaskan, layanan kesehatan yang diberikan mencakup imunisasi, konsultasi kesehatan dasar seperti gangguan pernapasan, diare, sakit perut, dan masalah kulit, hingga penanganan kesehatan jiwa dan psikologis bagi masyarakat terdampak pascabencana.
Selain itu, mobilitas bantuan berupa alat kesehatan, obat-obatan, hingga ambulans juga terus dilakukan dengan dukungan pihak swasta, para relawan, serta TNI dan Polri.
Fasilitas kesehatan yang terdampak juga dibersihkan dan direnovasi secara cepat, seperti yang dilakukan di Rumah Sakit Aceh Tamiang, sejumlah Puskesmas, dan lokasi lainnya, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal. (*)









































