Blangkejeren | Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyampaikan berbagai persoalan krusial pembangunan daerah dalam pertemuan intensif bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Aceh, Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D., Rabu (16/07). Dalam forum tersebut, Pemkab Gayo Lues mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena warga yang semakin terjerat utang, terutama dari program simpan pinjam berbasis koperasi dan PNPM yang telah menyimpang dari tujuan awalnya.
Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE., M.Ap., secara terbuka mengungkapkan bahwa banyak warga kini terlilit pinjaman dengan bunga tinggi yang tidak lagi menyasar pelaku usaha produktif, melainkan masyarakat umum yang tidak memiliki kapasitas pengembalian secara sehat.
“Seharusnya dana simpan pinjam ditujukan untuk pelaku usaha kecil, tetapi faktanya di lapangan, koperasi dan PNPM justru menyasar masyarakat biasa untuk pinjaman konsumtif, dengan bunga yang tidak masuk akal. Ini menjadi beban baru di tengah ekonomi yang sulit,” ujar Maliki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DJPB Aceh. Kepala Kanwil, Safuadi, langsung merespons dengan menyarankan agar Pemda segera menyusun skema kerja sama resmi dengan koperasi yang ditunjuk khusus sebagai penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Skema ini, kata dia, bukan hanya memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, tetapi juga memastikan perlindungan hukum dan ekonomi bagi masyarakat.
“Kita dorong pemda memilih koperasi yang secara resmi ditetapkan dan diawasi. Tidak boleh lagi ada penyaluran kembali ke pihak ketiga dengan bunga tinggi. Sistem ini harus adil, terkontrol, dan berpihak pada masyarakat,” tegas Safuadi.
Lebih lanjut, pertemuan juga membahas perlunya penguatan sektor produktif di daerah sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Safuadi menyampaikan arahan Kementerian Keuangan agar Pemkab memperkuat manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terutama rumah sakit, melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini dinilai mampu meringankan beban belanja daerah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
“Pengelolaan BLUD seperti rumah sakit jangan ditanggung sendiri oleh daerah. Libatkan mitra strategis, buka ruang investasi. Kalau dikelola dengan baik, rumah sakit bisa menghasilkan PAD dan pelayanan tetap terjaga,” ujarnya.
Isu pengembangan ekonomi lokal juga menjadi bagian penting dalam diskusi. DJPB Aceh meminta Pemkab Gayo Lues segera mengirimkan dokumen strategis seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), data produksi komoditas unggulan, dan struktur ekonomi masyarakat. Menurut Safuadi, data tersebut menjadi kunci dalam menyusun usulan dukungan pendanaan ke kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian.
“Dari RTRW kita bisa tahu mana kawasan budidaya. Saya lihat Gayo Lues punya potensi besar, misalnya tembakau. Di Jawa, lahan tembakau menghasilkan triliunan rupiah. Kalau data lengkap, kami siap bantu fasilitasi ke kementerian untuk buka peluang pendanaan,” paparnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, H. Jata, SE., MM, yang turut hadir dalam pertemuan itu, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik seluruh arahan yang disampaikan DJPB Aceh. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti, termasuk dengan memaksimalkan potensi lokal seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai sumber pendapatan baru.
“Gayo Lues punya PLTA yang bisa kita optimalkan. Ini peluang untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan kita pada dana transfer,” ujar Jata.
Pertemuan ini menjadi titik awal konsolidasi serius antara pemerintah pusat dan daerah dalam menata arah pembangunan Gayo Lues secara lebih terukur, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pemkab Gayo Lues menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan membuka diri terhadap berbagai skema pembiayaan yang sehat dan berkeadilan. (Abdiansyah)
