Banda Aceh, Bara News — Dua puluh tahun sejak MoU Helsinki ditandatangani di ibukota Finlandia pada 15 Agustus 2005, suara kritis soal pelaksanaannya kembali bergema di tanah rencong. Mantan aktivis diaspora Aceh di Denmark, Tarmizi Age, yang kini membesut gerakan Aceh Goet (Aceh Akan Goet Meunyoe Ta Peugoet), menilai lambannya realisasi butir-butir kesepakatan telah menimbulkan kesan bahwa rakyat Aceh dikhianati. “Di atas kertas, kita menyepakati perdamaian; di lapangan, banyak hal tertunda bahkan dilupakan,” ujarnya kepada sejumlah awak media di Banda Aceh, Minggu (20/7/2025).
Tarmizi, yang sempat puluhan tahun menyuarakan isu Aceh di forum-forum internasional, menyebut keterlambatan implementasi ini telah memicu lahirnya berbagai pergerakan baru, baik di Eropa maupun Amerika Serikat. Mereka, kata dia, tidak hanya mengawal isu hak-hak politik Aceh, tetapi juga terus menggalang solidaritas bagi warga yang merasa janji perdamaian tak kunjung terealisasi. “Di Den Haag, di Stockholm, bahkan di Washington, saya temui komunitas Aceh yang mulai bertanya: maukah kita biarkan sejarah konflik berulang karena janji tidak ditepati?” tuturnya.
Dia menekankan, momentum ulang tahun ke-20 MoU Helsinki seharusnya menjadi titik balik serius bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh. “Seharusnya ini momentum introspeksi. Jangan sampai kita harus menunggu gejolak baru agar Jakarta dan Banda Aceh tergopoh-gopoh memperbaiki regulasi,” tegas Tarmizi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam MoU Helsinki, tercantum sejumlah hak istimewa Aceh, mulai dari pembentukan partai lokal, pengelolaan sumber daya alam, hingga penegakan keadilan transisional. Namun, hingga kini, sejumlah pasal masih terbengkalai. Tarmizi mencontohkan, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) hingga kini belum tuntas, padahal diatur dalam qanun yang mestinya sudah disahkan DPRA. “Kita bicara soal keadilan bagi korban konflik. Jika lembaga ini tak kunjung berdiri, lalu bagaimana mereka bisa menutup luka?” tanya dia.
Ia pun meminta Pemerintah Aceh segera menyelesaikan tuntas penyusunan qanun-qanun yang menjadi payung hukum pelaksanaan hak-hak Aceh. “DPRA punya kewenangan penuh. Pemerintah Indonesia hanya wajib diberitahu, itu sudah jelas di naskah kesepakatan. Jangan sampai kita terus berkilah soal urusan teknis, padahal intinya adalah komitmen,” ucapnya.
Tarmizi juga mengingatkan, rakyat Aceh kini semakin melek informasi. “Mereka bisa membaca sendiri isi MoU. Mereka tahu mana yang sudah dilaksanakan, mana yang masih tertunda. Jangan sampai niat menipu terlihat jelas,” tegasnya. Ia menambahkan, di tengah situasi politik nasional yang dinamis, isu Aceh bisa saja kembali naik ke permukaan jika janji terus diabaikan. “Kita tidak ingin konflik kembali. Tapi jangan remehkan kekecewaan yang menumpuk selama dua dekade,” tuturnya.
Sebagai putra Aceh yang sempat mengembara di negeri orang, Tarmizi mengaku berkewajiban mengingatkan para pemimpin, baik di Jakarta maupun Banda Aceh. “Saya tidak ingin anak cucu kita hanya membaca sejarah konflik di buku pelajaran. Saya ingin mereka membaca sejarah perjanjian yang benar-benar ditepati. Sudah hampir dua puluh tahun, bapak-bapak dan Tengku-tengku. Jangan sampai kita hanya jadi tontonan dunia karena tidak sanggup menepati janji sendiri,” pungkasnya.
Dengan nada serius namun tetap berharap, Tarmizi mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk terus mengawal proses implementasi MoU Helsinki. “Kita tidak minta lebih, kita hanya minta janji yang sudah disepakati direalisasikan. Itu saja, tapi sangat berarti bagi masa depan Aceh,” tutupnya. (RED)
