BANDA ACEH – Partai Aceh menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) tahun 2026 di Banda Aceh, Jumat (18/9/2026) hingga Minggu (20/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum bagi jajaran partai untuk membahas konsolidasi internal sekaligus sejumlah agenda politik menghadapi tahapan pemilu mendatang.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Aiyub Abbas, mengatakan Rapim menjadi bagian dari upaya menyatukan visi dan langkah seluruh jajaran partai. Kegiatan tersebut berlangsung ketika Ketua Umum DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf, sedang menjalani masa pemulihan kesehatan sehingga agenda konsolidasi dijalankan oleh jajaran pengurus pusat.
Dalam arahannya, Aiyub menekankan pentingnya menjaga soliditas internal agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu jalannya organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapim tersebut mengusung tema “Udip Besare Mati Besajan, Sikrik Gapan Sabuhenda”. Melalui forum itu, jajaran Partai Aceh membahas sejumlah persoalan internal serta agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Aceh.
Selain konsolidasi organisasi, Partai Aceh menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan dinamika sosial di Aceh.
Ketua DPRA, Zulfadil, mengatakan Rapim bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi forum untuk menyamakan langkah dan membahas arah politik partai. Ia menekankan pentingnya persatuan internal dalam menjalankan agenda organisasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh.
Rapim Partai Aceh tahun 2026 diikuti 326 peserta. Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari pengurus DPP, pimpinan DPW, ketua KPA wilayah, hingga perwakilan anggota fraksi Partai Aceh di DPRA dan DPRK kabupaten/kota.
Para peserta kemudian dibagi ke dalam tiga komisi untuk membahas sejumlah isu strategis secara lebih mendalam. Selain rapat pimpinan, kegiatan tersebut juga diisi dengan bimbingan teknis bagi para legislator dari Fraksi Partai Aceh untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. (*)
