Banda Aceh – Pemerintah Aceh diharapkan fokus membangun dan memperbaiki jaringan irigasi rakyat pascatragedi banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025.
Pembangunan irigasi dinilai perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah karena menyangkut langsung kebutuhan petani serta keberlanjutan produksi pangan di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Tarmizi Age, Inisiator Aceh Goet dan Eks GAM Denmark, Rabu (7/10/2026). Ia mengajak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor pengairan, khususnya irigasi yang dibutuhkan masyarakat di daerah-daerah pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran pengairan yang tersedia hendaknya benar-benar diarahkan untuk membangun dan memperbaiki irigasi rakyat. Ini merupakan kebutuhan utama petani,” kata Tarmizi Age.
Menurutnya, irigasi merupakan bagian penting dari sistem pertanian karena berfungsi menyediakan, mengalirkan, membagi dan mengatur air dari sumbernya, seperti sungai, waduk, embung, maupun sumber air lainnya, menuju lahan pertanian.
Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan air yang cukup bagi tanaman, terutama ketika memasuki musim kemarau. Ketersediaan air yang terjamin akan membantu petani menjaga produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan Aceh.
“Kalau jaringan irigasi tidak tersedia atau mengalami kerusakan dan tidak segera diperbaiki, petani akan sangat dirugikan. Risiko gagal panen menjadi semakin besar. Ini jangan sampai terjadi berulang-ulang,” ujarnya.
Tarmizi mengatakan, jaringan irigasi tidak hanya berupa saluran utama yang membawa air dari bendungan atau sumber air menuju kawasan persawahan, tetapi juga mencakup saluran sekunder, tersier, bangunan pengatur serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya yang memastikan air dapat sampai ke petak-petak sawah petani.
Ia menilai, pascabanjir dan longsor, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan pendataan menyeluruh terhadap jaringan irigasi yang rusak maupun yang membutuhkan pembangunan baru.
“Jangan menunggu petani mengeluh baru pemerintah turun. Dinas Pengairan harus proaktif melihat kondisi di lapangan, terutama daerah yang irigasinya rusak akibat banjir dan longsor,” katanya.
Menurut Tarmizi, pembangunan irigasi juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan. Ketika petani gagal panen akibat persoalan air, dampaknya bukan hanya terhadap pendapatan petani, tetapi juga terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Petani gagal panen, pendapatan mereka hilang. Kalau ini terjadi terus-menerus, mata pencaharian masyarakat terganggu, lapangan kerja berkurang, dan angka kemiskinan bisa meningkat. Karena itu, pemerintah harus sayang kepada petani,” ujarnya.
Ia menegaskan, petani merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
“Petani adalah orang yang memastikan makanan pokok kita tersedia. Kalau petani gagal panen, rakyat juga yang akan merasakan dampaknya. Karena itu, pembangunan irigasi harus menjadi investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan Aceh,” kata Tarmizi.
Selain pembangunan irigasi konvensional, menurutnya pemerintah dapat menyesuaikan sistem pengairan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Beberapa sistem yang dapat dikembangkan antara lain irigasi permukaan atau surface irrigation, yakni mengalirkan air di atas permukaan tanah dengan memanfaatkan gravitasi.
Kemudian irigasi curah atau sprinkler irrigation, yaitu sistem penyiraman dengan menyemprotkan air ke udara menyerupai hujan. Ada pula irigasi tetes atau mikro (drip irrigation) yang memberikan air langsung ke sekitar akar tanaman melalui jaringan pipa dan titik-titik tetesan sehingga penggunaan air lebih efisien.
“Untuk wilayah yang sumber airnya tidak dapat dialirkan secara gravitasi, pemerintah juga dapat menggunakan sistem pompanisasi. Air diambil dari sumber terdekat menggunakan pompa untuk kemudian dialirkan ke lahan pertanian,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan persawahan juga dapat menjadi alternatif bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber air permukaan.
“Sumur bor bisa dibangun di kawasan sawah yang membutuhkan sumber air tambahan, kemudian airnya dialirkan ke lahan pertanian. Tentunya semua harus berdasarkan kajian teknis dan kondisi sumber daya air di masing-masing daerah,” katanya.
Tarmizi berharap Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan segera menyusun program rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi secara terukur, terutama di wilayah yang terdampak banjir dan longsor.
“Dinas Pengairan harus proaktif. Jangan hanya menunggu usulan. Turun ke lapangan, lihat kebutuhan rakyat, petakan irigasi yang rusak, waduk yang dangkal, dan tentukan mana yang harus segera dibangun. Anggaran pengairan harus memberikan manfaat nyata bagi petani,” pungkas Tarmizi Age.
