Desakan itu muncul karena intensitas hujan yang tinggi terus mengguyur wilayah Aceh Tenggara dan berpotensi memicu bencana susulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi di lapangan menunjukkan penanganan bencana tidak bisa berjalan optimal karena peralatan yang dimiliki pemerintah kabupaten sangat terbatas.
Sadli menyebut sedikitnya dibutuhkan empat unit alat berat yang disiagakan di lokasi rawan untuk memastikan penanganan bisa dilakukan cepat saat banjir dan longsor terjadi. Tanpa dukungan dari BPJN dan BWS, kata dia, upaya mitigasi dan evakuasi material di lapangan akan terus terkendala.
“Kabupaten Aceh Tenggara rawan banjir dan longsor, dengan kerja sama yang baik dan tanggung jawab masing-masing, insya Allah semua bisa terselesaikan. Penanganan bencana akan terkendala jika alat minim, mohon kerjasamanya, BPJN dan BWS karena alat kita terbatas,” ujar Sadli pada Senin, 12 Oktober 2026.
Kritik terhadap lemahnya penanganan jangka panjang juga datang dari warga. Di Kecamatan Bambel, tanggul di kawasan Lawe Bulan kembali jebol setelah diguyur hujan deras berkepanjangan. Jebolnya tanggul tersebut membuat air meluap hingga ke badan jalan nasional Kutacane-Sumatera Utara dan merendam permukiman di Desa Bambel Gabungan. Akibatnya, arus lalu lintas lumpuh total dan kendaraan roda dua maupun roda empat tidak bisa melintas.
Warga menilai pola penanganan yang dilakukan selama ini hanya bersifat darurat dan berulang tanpa solusi permanen. Seorang warga Bambel, Mutardi, menilai BWS Sumatera I terkesan menutup mata terhadap kondisi yang terjadi setiap tahun. Ia menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang kuat, bukan sekadar penanganan sesaat ketika bencana sudah meluas. (*)










































