Jakarta — Kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, kini memicu perdebatan tajam di tengah masyarakat. Pertanyaan besar bermunculan, mengapa Presiden tidak mampu atau tidak mau bersikap tegas terhadap kiprah dan manuver kelompok ini, utamanya setelah GRIB Jaya dan massa loyalisnya kerap dikaitkan dengan pembubaran paksa demonstrasi di ibu kota, termasuk insiden kerusuhan usai unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (27/8/2026)?
Relasi emosional dan historis antara Prabowo dan Hercules bukan rahasia baru bagi publik. Sejak awal langkah politik di Partai Gerindra hingga puncak Pilpres, Hercules diketahui tampil sebagai pendukung setia yang berulang kali mendampingi Prabowo dalam berbagai situasi penting. Posisi ini kini menjadi sorotan, apalagi ketika GRIB Jaya mulai mengambil peran dalam “membantu” aparat negara menjaga ketertiban, sebuah fungsi yang sejatinya hanya boleh dijalankan oleh institusi resmi negara seperti Polri dan TNI.
Rentetan aksi di lapangan menunjukkan bahwa pembiaran terhadap kelompok informal ini telah melahirkan garis abu-abu antara tanggung jawab negara dan kepentingan afiliasi politik. Dari konvoi truk massa, kehadiran kelompok berikat kepala putih di titik panas kerusuhan, hingga keterlibatan langsung Hercules dalam membubarkan massa — semuanya divisualkan dalam video yang viral dan memicu gelombang kecaman di media sosial. Publik bertanya, di mana letak batas tegas antara negara dan loyalis? Mengapa polisi tampak gamang membubarkan kelompok yang justru mengambil-alih fungsi keamanan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pakar hukum dan pengamat demokrasi menilai, sikap hati-hati presiden lebih mencerminkan kompromi politik dibanding penegakan prinsip negara hukum. Pembiaran terhadap campur tangan kelompok semacam GRIB Jaya dinilai rawan menimbulkan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Konsekuensinya, kepercayaan pada institusi resmi negara, terutama Polri, mulai erosi, apalagi ketika aparat terlihat enggan mengambil tindakan tegas pada kelompok dengan jejaring kuat ke lingkar dalam kekuasaan nasional.
Mewakili GRIB Jaya, Wilson Colling kembali menegaskan bahwa Hercules turun ke lapangan demi tujuan damai mengimbau massa agar pulang dan menjaga situasi tetap kondusif. Namun, seiring fakta di lapangan dan temuan video serta laporan warga, penjelasan ini tidak cukup membendung tekanan agar aparat bertindak tegas dan transparan menuntaskan dugaan pelanggaran oleh kelompok mana pun, tanpa pandang bulu.
Menanggapi tekanan di ruang publik, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa setiap dugaan keterlibatan ormas di kerusuhan akan diproses secara objektif lewat pengumpulan fakta hukum dan alat bukti. Polisi meminta masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh spekulasi, dan mempercayakan proses penegakan hukum pada aparat berwenang.
Namun, hingga kini, keraguan masyarakat terus membesar. Ketika negara belum mampu membedakan tegas antara ranah hukum dan loyalitas politik, dan ketika kelompok informal seperti GRIB Jaya bergerak bebas mengambil alih tugas negara tanpa batas, sulit bagi publik percaya bahwa keadilan benar-benar masih berdiri sama rata untuk semua orang. Ujian konsistensi kepemimpinan dan penegakan hukum kini terbuka lebar di awal pemerintahan baru. (*)
