JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto telah melakukan enam kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak awal masa pemerintahannya, meskipun baru berjalan dua tahun. Rangkaian reshuffle ini menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di tengah publik mengenai alasan dan urgensi keputusan presiden melakukan pergantian di tubuh Kabinet Merah Putih dalam waktu relatif singkat.
Pergantian pertama terjadi pada Februari 2025, saat kursi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berpindah dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto, Guru Besar ITB. Setelah itu, reshuffle dilakukan untuk sejumlah posisi lain, bukan hanya mengganti tetapi juga melakukan pergeseran jabatan dan pengangkatan pejabat baru, serta pembentukan badan-badan baru sesuai kebutuhan pemerintah.
Terbaru pada awal pekan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara. Pergantian ini menjadi sorotan mengingat posisi Menteri Keuangan sangat krusial dalam mendukung program-program prioritas pemerintahan Prabowo, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga berbagai program pemberdayaan dan penguatan fiskal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman, reshuffle berulang kali dalam waktu singkat menunjukkan adanya jarak antara ekspektasi Presiden dengan kinerja aktual para pembantunya di kabinet. “Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi,” ujarnya. Pergantian itu, menurut Rizal, menjadi upaya penyesuaian agar jajaran menteri benar-benar mampu menjalankan arahan presiden secara optimal.
Senada dengan itu, Agustinus Subarsono, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, menilai, evaluasi dan koreksi menjadi hal wajar dalam pemerintahan, terutama jika ada pejabat yang dianggap belum cukup adaptif atau tidak sejalan dengan prioritas kerja Kepala Negara. Prabowo, kata dia, membutuhkan tim yang solid demi menuntaskan sederet program unggulan yang menyasar masyarakat luas.
Sementara itu, terkait posisi Menteri Keuangan, perombakan dilakukan tidak hanya untuk menjaga disiplin dan kredibilitas pengelolaan APBN, tapi juga dalam rangka memastikan dukungan fiskal bagi berbagai program andalan pemerintah. Ketua Program Doktoral Ilmu Politik UIII, Djayadi Hanan, menilai pergantian tersebut juga berkaitan dengan komunikasi publik dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang dinamis, khususnya terkait transfer dana dan sinergi fiskal.
Di sisi lain, Rizal mengingatkan bahwa frekuensi reshuffle yang terlalu tinggi juga dapat berdampak pada kesinambungan kebijakan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi. Proses adaptasi dan penyesuaian (learning curve) yang harus dilalui pejabat baru berpotensi memperlambat laju program dan stabilitas ekonomi nasional.
Sejalan dengan transisi tersebut, Suahasil Nazara menegaskan komitmen untuk terus menjaga kesehatan fiskal dan kredibilitas keuangan negara. Ia menyatakan telah melakukan koordinasi dengan menteri sebelumnya guna memastikan kelancaran proses transisi dan menjalankan arahan presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan mendorong publik untuk mendukung langkah presiden menyempurnakan komposisi kabinet demi memperkuat kepercayaan dan stabilitas ekonomi nasional.
Hingga saat ini, setiap reshuffle dilakukan setelah melalui evaluasi dan pertimbangan matang. Presiden Prabowo menegaskan, perombakan merupakan langkah strategis untuk menjawab dinamika dan tantangan pemerintahan agar tetap dapat menjalankan visi dan misi pembangunan nasional secara adaptif, efektif, dan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat di tengah situasi global yang semakin dinamis. (*)
