Mendagri Minta Camat Jaga Netralitas dalam Pemilu 2024

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 24 Juni 2023 - 04:15 WIB

50477 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, meminta camat untuk menjaga netralitasnya di Pemilu 2024 dan Pilkada.

Menurut Tito, memasuki tahun politik maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dengan ketat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam mendukung calon-calon tertentu.

Hal tersebut disampaikan Tito melalui keterangan tertulisnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Baik di Pilkada maupun Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif tetaplah pada prinsip netral,” ujar Tito.

Tito juga meminta camat dan pemerintah daerah setempat untuk membantu penyelenggara pemilu dalam prosesnya agar terwujud Pemilu 2024 yang aman, sukses, dan jurdil.

Tito mengimbau agar kejadian banyaknya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tumbang akibat kelelahan di Pemilu 2019 agar tidak kembali terulang.

Menurutnya, kejadian banyaknya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tumbang akibat kelelahan agar tidak kembali terulang.

Baca Juga :  Keadilan Harus Dapat Dijangkau oleh Setiap Warga Negara

Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pelanggaran netralitas yang melibatkan camat dan lurah beserta jajarannya pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen.

Dikutip dari situs Kemendagri, jenis pelanggaran tersebut beragam dari mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, kampanye/sosialisasi di media sosial seperti posting/like/komentar, menghadiri deklarasi bakal calon, hingga menjadi peserta kampanye.

Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah bantu kebutuhan mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu).

Kedua penyelenggara negara itu masih banyak terikat masalah perkantoran dan gudang logistik untuk keperluan Pemilu 2024.

“Bantu KPU dan Bawaslu dalam bidang sarana dan prasarana,” ujar Tito.

Tito mengaku dapat keluhan langsung dari KPU dan Bawaslu mengenai kurangnya sarana dan prasarana.

KPU dan Bawaslu juga meminta kepada Tito untuk menyampaikan kepada kepala daerah sampai tingkat kepala desa membantu fasilitas yang diperlukan, seperti kantor dan gudang logistik.

Baca Juga :  Usut Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Polri Bakal Panggil Saksi Pemuka Agama

“Kecamatan mungkin punya, dibantu untuk dipinjamkan dulu,” katanya.

Adapun masalah gudang logistik ini pernah disampaikan Deputi Dukungan Bidang Teknis KPU Eberta Kawima. Penyebab kurangnya gudang logistik ini adalah minim anggaran, sekalipun untuk sewa gudang.

“Teman-teman kami kadang agak kesulitan kalau untuk menyewa. Kita memang sediakan anggaran untuk sewa, tapi ada kalanya memang anggaran itu atau sewanya mungkin terlalu mahal sehingga anggarannya mungkin menjadi tidak cukup,” kata Eberta.

Karena itu, KPU meminta dukungan fasilitas gudang kepada pemda untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Kami sebetulnya tidak menghendaki sangat mewah tapi yang penting cukup. Jadi mungkin barangkali bisa dibantu gudang,” papar dia.

Gudang itu diperlukan ketika KPUD sudah tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk alat perlengkapan pemilu. Atau, biasa disebut logistik, tidak mengalami kendala.

KPU bukan tidak memiliki tempat sama sekali. Eberta mengungkapkan KPU total memiliki 549 gudang. Dari jumlah itu sebanyak 272 adalah milik sendiri, kemudian 147 statusnya pinjam pakai, dan sewa sebanyak 105.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online
PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat
Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti
MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel

Berita Terkait

Sabtu, 20 April 2024 - 21:27 WIB

Diduga Mengangkut BBM Bersubsidi Ilegal, Dua Unit Mobil Tangki Milik PT Bulukumba Berkah Mandiri jadi Sorotan

Kamis, 18 April 2024 - 13:11 WIB

Polres Nagan Raya Tertibkan Tambang Ilegal Bersama Team Gabungan.

Rabu, 17 April 2024 - 02:05 WIB

Istri Kopda Mirwansyah : Suami Saya Tidak Pernah Punya Senjata Api

Selasa, 16 April 2024 - 21:57 WIB

Diikat Ditembak Perut, Dipaksa Oknum Polisi PMJ Mengakui Mencuri Motor, Istri Korban Minta Keadilan

Kamis, 11 April 2024 - 17:12 WIB

Perjudian jenis Sambung ayam dan dadu Di sedayu gresik Makin Menjadi Diduga Aparat penegak hukum tidak mampu bertindak

Rabu, 3 April 2024 - 05:33 WIB

Satreskrim Polres Gayo Lues Tangkap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Rabu, 3 April 2024 - 01:21 WIB

Sidang Perkara Pidana Pasal 362 Pengadilan Negeri Cikarang Tolak Wartawan untuk Liputan

Selasa, 2 April 2024 - 04:07 WIB

Diduga Galian C Ilegal Terletak di Kecamatan Palang Kian Marak Dan Terkesan Kebal Hukum

Berita Terbaru

NASIONAL

KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan

Minggu, 21 Apr 2024 - 03:28 WIB

KORUPSI

Kejagung Perpanjang Penahanan Harvey Moeis Selama 40 Hari

Minggu, 21 Apr 2024 - 02:15 WIB