ACEH — Komandan Santri Bela Negara (SBN), Tgk. Misbar, bersama Ketua Umum Jaringan Barat Selatan (Barsela), Muhammad Arhas, dengan tegas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar segera mengembalikan empat pulau yang saat ini masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara, padahal secara historis dan administratif merupakan bagian dari Provinsi Aceh.
Adapun keempat pulau yang dimaksud ialah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—yang selama ini berada di wilayah administratif Aceh Singkil, namun kini justru dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Kedua aktivis Barsela itu menyatakan keberatan keras dan mengkritik tajam kebijakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dianggap sepihak dan tidak melibatkan kajian historis maupun aspirasi masyarakat lokal. Menurut mereka, keputusan tersebut bukan hanya keliru secara administrasi, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik antarwilayah yang bisa berdampak lebih luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami minta Mendagri untuk segera mengembalikan keempat pulau itu ke Provinsi Aceh,” kata Tgk. Misbar dan Muhammad Arhas dalam keterangannya kepada media. “Ini bukan hanya soal peta wilayah, ini soal kedaulatan, soal identitas masyarakat Aceh yang sudah lama tinggal dan hidup di sana.”
Menurut penjelasan mereka, masyarakat yang mendiami keempat pulau itu sejak dulu telah mengantongi KTP Aceh. Bahkan dari sisi pelayanan publik, pencatatan administrasi kependudukan, hingga aspek sosial dan budaya, semua dilakukan di bawah naungan Pemerintah Aceh Singkil. Karena itu, keduanya menilai tidak ada dasar hukum yang sah untuk memasukkan pulau-pulau tersebut ke wilayah Sumatera Utara.
“Itu dari dulu masyarakat di sana sudah ber-KTP Aceh. Jadi semua administrasi, data penduduk, dan kehidupan sosialnya itu sudah terintegrasi dengan Aceh. Enggak ada dasarnya Sumatera Utara di situ,” tegas mereka.
Lebih jauh, keduanya juga mengecam keputusan Mendagri yang dianggap telah memperkeruh suasana dan menambah keresahan masyarakat. Mereka menyarankan agar Mendagri Tito Karnavian lebih fokus menangani persoalan nasional lainnya ketimbang mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara dua provinsi.
“Mendagri lebih baik urus hal lain yang lebih penting. Enggak usah cawe-cawe hal ginian. Ini malah bikin gaduh, dan bisa memicu konflik antara dua provinsi,” ujar Muhammad Arhas, diamini oleh Tgk. Misbar.
Keduanya menilai, langkah sepihak dari pusat justru dapat menjadi preseden buruk di masa depan, di mana batas-batas wilayah bisa berubah tanpa konsultasi yang menyeluruh dengan daerah yang terdampak langsung. Mereka juga mengingatkan agar Pemerintah Aceh—baik Gubernur maupun DPR Aceh—tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini.
“Pemerintah Aceh harus segera bersuara, melakukan upaya hukum, dan menuntut pengembalian empat pulau itu secara resmi. Jangan sampai ini jadi kelengahan yang kita sesali di kemudian hari. Ini menyangkut kedaulatan wilayah Aceh, dan jangan sampai kita kecolongan,” tegas Tgk. Misbar.
Keduanya berharap ada reaksi cepat dan nyata dari Pemerintah Aceh serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat sipil agar keempat pulau tersebut tetap menjadi bagian utuh dari Provinsi Aceh.
“Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Barat Selatan Aceh, agar turut mengawal isu ini. Jangan biarkan wilayah kita dipreteli satu per satu oleh keputusan yang tidak jelas dasarnya,” pungkas Muhammad Arhas. (RED)
