Jakarta — Tuntutan terhadap profesionalisme aparat keamanan kembali mencuat setelah insiden kericuhan yang terjadi usai demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR Jakarta. Eskalasi situasi sore hingga malam hari meninggalkan catatan kelam berupa pembakaran, pengerusakan, hingga jatuhnya korban jiwa. Kini, perhatian publik terfokus pada desakan agar kepolisian menyelidiki insiden tersebut secara mendalam, termasuk mengklarifikasi kehadiran pihak di luar unsur aparat negara, seperti Ketua DPP GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, yang terekam turun langsung ke lapangan.
Sore menjelang malam, situasi di depan kompleks parlemen memanas. Api membumbung di gerbang DPR, serpihan material beterbangan, dan massa mulai mendorong gerbang besi hingga nyaris jebol. Upaya pembubaran dilakukan aparat dengan semprotan meriam air, namun sebagian massa bertahan dan bergerak ke sejumlah titik di kawasan Slipi, Pejompongan, hingga Jalan Tentara Pelajar. Kondisi berubah semakin genting ketika kelompok orang dengan ciri-ciri khusus, seperti mengenakan ikat kepala putih dan memegang bambu serta balok, dilaporkan turun dari truk-truk di sekitar flyover Slipi.
Berdasarkan berbagai laporan dan rekaman video amatir, kelompok ini melakukan kekerasan secara acak, mengejar dan memukuli warga di sekitar lokasi. Bahkan, muncul pula rekaman seorang pria berpakaian serba hitam melepaskan tembakan di tengah kekacauan. Namun, sampai saat ini kebenaran video tersebut belum terverifikasi secara independen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah rentetan insiden tersebut, kehadiran Hercules dan sejumlah rombongan dalam beberapa video turut menjadi sorotan. Melalui kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, dikonfirmasi bahwa benar Hercules berada di lokasi, namun disebutkan kehadirannya semata-mata untuk mengimbau massa “pulang” demi menghindari jatuhnya korban lebih banyak. Meski begitu, peneliti demokrasi menegaskan pentingnya kepastian batas kewenangan pengamanan, karena kehadiran kelompok informal berpotensi mengaburkan garis tegas antara tugas negara dan peran sipil.
Pada malam yang sama, aksi kekerasan brutal menimpa warga sipil. Bambang Setiyawan, pedagang cermin asal Bendungan Hilir, tewas setelah diduga dianiaya gerombolan tak dikenal di kawasan Pejompongan. Sementara Faturohman, remaja 18 tahun, menjadi korban pemukulan gerombolan misterius saat berada di sekitar rumahnya. Selain itu, pos polisi dirusak dan dibakar massa di kawasan Slipi.
Kepolisian mencatat telah menangkap 322 orang pascademo, dengan 48 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka perusakan dan kekerasan. Hal ini dipandang sebagai bukti kesigapan aparat, namun publik juga menuntut ketegasan penyelidikan terhadap kelompok-kelompok misterius yang diduga menjadi aktor kekerasan di balik layar. Analis kebijakan menilai, pengungkapan kasus ini menjadi pertaruhan kredibilitas institusi Kepolisian. Aparat dipandang tak cukup sekadar menyampaikan akan “mendalami”, melainkan harus menghasilkan proses hukum yang terang dan tidak diskriminatif kepada semua pihak.
Peneliti demokrasi dan pegiat hak asasi manusia memperingatkan bahwa normalisasi peran kelompok informal dalam menjaga keamanan aksi justru menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Fenomena represi dan teror oleh kelompok sipil bersenjata kayu dianggap sebagai kemunduran bila dibiarkan, karena menambah beban bagi warga yang hendak menggunakan hak berdemonstrasi secara damai.
Dewan Perwakilan Rakyat sendiri telah menerima perwakilan AMPB dan berjanji mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai respon tuntutan massa. Namun, sejumlah pegiat antikorupsi menyoroti draf RUU terbaru yang dinilai tidak lagi mengakomodasi poin-poin penting dalam pemberantasan korupsi.
Pengusutan menyeluruh terhadap berbagai insiden, baik aksi kekerasan, peran kelompok informal, hingga jatuhnya korban warga sipil, kini menjadi ujian nyata bagi Polri dalam menjaga prinsip negara hukum dan keadilan sosial. Publik menunggu jawaban pasti, bukan sekadar janji normatif di balik wacana penegakan hukum. (*)
