JAKARTA | Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan pandangan tajam terkait dinamika kekuasaan dan konsekuensi moral bagi para pemegang jabatan. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang pemimpin suatu saat akan menuai balasan atau karma. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang menyoroti potret kepemimpinan di institusi penegak hukum dan politik pada 6 November 2026.
Mahfud menyoroti perilaku pemimpin yang kerap membuang bawahan atau mengabaikan integritas demi menjaga kekuasaan. Menurutnya, pola tersebut tidak akan bertahan lama karena hukum alam akan bekerja dengan sendirinya untuk mengkoreksi ketidakadilan tersebut. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang abadi dan mereka yang saat ini merasa berkuasa harus menyadari bahwa sejarah mencatat setiap tindakan yang dilakukan.
Dalam konteks yang lebih luas, Mahfud juga mengaitkan fenomena ini dengan beberapa peristiwa politik nasional yang melibatkan polemik aturan pencalonan kepala daerah dan kontroversi ijazah. Baginya, ketika manusia sudah tidak bisa lagi diingatkan atau menolak untuk berlaku jujur, maka Tuhan akan turun tangan melalui peristiwa-peristiwa yang mengejutkan publik. Ia menekankan bahwa dalam negara yang berlandaskan Pancasila, kejujuran dan kearifan lokal seharusnya menjadi kompas utama bagi para pejabat dalam menjalankan tugasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia memberikan peringatan kepada para pemangku kebijakan agar tidak terjebak dalam kesombongan jabatan. Ia menilai bahwa sanksi moral dan sosial seringkali menjadi dampak nyata yang harus dihadapi, bahkan setelah seseorang tidak lagi memegang kekuasaan. Mahfud berharap refleksi ini dapat menjadi pelajaran penting bagi siapa pun yang saat ini sedang memimpin untuk tetap menjaga profesionalisme dan moralitas demi kepentingan masyarakat luas. (*)
