ACEH TENGGARA – Sebuah foto yang memperlihatkan rangka baja warna-warni ambruk ke Sungai Alas sudah cukup untuk menjelaskan betapa negara telah absen dari hidup warga di perbatasan. Jembatan Mbarung di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, yang menjadi penghubung vital menuju Kecamatan Lawe Alas dan Darul Hasanah, putus total setelah tiga hari hujan beruntun mengguyur kawasan itu. Akibatnya, anak-anak sekolah terpaksa menyeberangi sungai secara langsung untuk bisa sampai ke sekolah.
Peristiwa itu terjadi pekan ini, ketika debit Sungai Alas naik dan menggerus fondasi jembatan truss atau jembatan rangka baja yang selama ini menjadi akses utama antar-kecamatan. Jembatan tersebut bukan jalur alternatif, melainkan urat nadi. Ketika ia patah di tengah, puluhan kute atau desa di dua hingga tiga kecamatan langsung terisolasi. Warga yang biasanya menempuh jarak sekitar 10 kilometer ke kota kabupaten, kini harus memutar hingga 20 kilometer lebih melalui Jembatan Silayakh di Lawe Alas atau Jembatan Gantung Lawe Pinis Srimuda, itu pun jika jalur tersebut tidak ikut terputus.
Siapa yang paling menanggung beban? Anak-anak sekolah. Mereka yang seharusnya dilindungi haknya untuk mendapat pendidikan yang aman, kini harus bertaruh nyawa menyeberangi arus Sungai Alas yang keruh dan deras, dengan tumpukan kayu gelondongan yang tersangkut di sisa rangka jembatan. Pilihan yang tersedia hanya dua: memutar puluhan kilometer atau berhenti sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sinilah letak kritik keras yang tidak bisa lagi ditutupi dengan dalih bencana alam. Jembatan Mbarung bukan putus tanpa peringatan. Warga menyebut konstruksinya sudah lama rapuh, dan Aceh Tenggara memang langganan banjir setiap awal tahun. Pada Januari 2026 lalu, jembatan di kawasan yang sama juga putus dan warga bahkan harus membangun jembatan darurat dari pohon pinang dan kayu bekas, yang kemudian kembali hanyut diterjang banjir susulan. Polanya berulang: putus, darurat, putus lagi, dan negara hanya hadir sebagai penonton.
Pertanyaannya, di mana perencanaan infrastruktur yang berkeadilan? Anggaran besar untuk konektivitas selalu diumumkan di Jakarta, tetapi untuk jembatan yang menentukan apakah seorang anak bisa ujian atau tidak, negara seolah tidak punya mata. Mengapa jembatan vital dengan konstruksi truss yang dirancang menahan beban besar dibiarkan tanpa perkuatan, tanpa early warning system, tanpa jembatan alternatif yang layak? Mengapa keselamatan anak sekolah harus bergantung pada gotong royong warga membangun jembatan dari batang pinang?
Jika negara tidak mampu menjamin sebuah jembatan berdiri tegak di atas Sungai Alas, bagaimana mungkin negara menjamin masa depan anak-anak yang setiap hari harus menyeberanginya? Putusnya Jembatan Mbarung adalah simbol putusnya kepekaan. Dan selama anak sekolah masih harus basah kuyup menyeberangi sungai demi masuk kelas, maka klaim tentang pemerataan pembangunan hanyalah retorika yang ikut hanyut bersama arus Sungai Alas. (*)
