GAYO LUES – Kondisi memprihatinkan Jembatan Aih Bobo di kawasan Bukit Rigeb kembali menyingkap rapuhnya infrastruktur vital di pedalaman Aceh. Jembatan beton yang menjadi satu-satunya akses penghubung warga itu putus di bagian tengah, menyisakan celah menganga di atas aliran sungai cokelat yang deras dan berbatu. Tak ada jembatan alternatif yang layak, warga terpaksa melintas di atas papan kayu sempit yang dipasang darurat di samping badan jembatan yang ambruk.
Rekaman video di lokasi memperlihatkan antrean pengendara sepeda motor yang menunggu giliran menyeberang satu per satu. Seorang pengendara berjas hujan kuning tampak menuntun motornya dengan hati-hati, sementara pengendara lain yang mengenakan hijab menahan laju agar tidak terpeleset. Di bawahnya, sungai meluap keruh dengan arus deras, tanpa pengaman apapun di sisi jembatan. Narasi dalam video itu mengingatkan agar warga berhati-hati, karena struktur tersebut masih digunakan meski sudah jelas membahayakan keselamatan.
Jembatan ini bukan jalur kecil. Ia menjadi nadi ekonomi dan akses pendidikan serta kesehatan bagi warga di sekitar Bukit Rigeb. Lalu lalang hasil pertanian, akses anak sekolah, hingga rujukan warga sakit bergantung pada jembatan ini. Ketika jembatan putus dan hanya disangga papan seadanya, pertanyaan besarnya adalah di mana kehadiran negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa kerusakan separah ini dibiarkan berlarut tanpa penanganan permanen? Siapa yang bertanggung jawab atas pembiaran infrastruktur yang jelas-jelas mengancam nyawa? Fakta di lapangan menunjukkan tidak ada tanda-tanda perbaikan konstruksi, tidak ada rambu pembatas yang memadai, dan tidak ada petugas yang mengatur arus penyeberangan. Warga dibiarkan mengelola risiko sendiri di atas jembatan yang sewaktu-waktu bisa ambruk total jika debit air meningkat.
Keluhan warga bukan soal baru. Jembatan Aih Bobo telah lama mengalami penurunan kualitas, namun penanganan yang dilakukan selalu bersifat tambal sulam. Padahal kontur sungai yang lebar dengan tebing berbatu dan pegunungan di kejauhan menandakan kawasan ini memiliki karakteristik hidrologi yang kuat dan membutuhkan konstruksi dengan daya tahan tinggi, bukan solusi darurat.
Kondisi yang terekam pada 26 September 2026 ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah kabupaten dan instansi teknis terkait. Membiarkan warga bertaruh nyawa di atas papan kayu untuk sekadar menyeberangi sungai adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Jika akses vital seperti ini saja tidak mendapat prioritas perbaikan, maka klaim pembangunan merata dan konektivitas antarwilayah hanya akan menjadi jargon kosong di atas penderitaan warga Bukit Rigeb yang setiap hari melintas di bibir bahaya. (*)
