Banda Aceh – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Wilayah Aceh Timur menyerukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memanfaatkan kunjungannya ke Aceh sebagai momentum membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat mengenai berbagai kebijakan strategis di sektor energi dan pertambangan.
Ambia Ishaq menyatakan bahwa masyarakat Aceh memiliki hak untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Sebagai Menteri ESDM, sudah sewajarnya Bapak Bahlil menunjukkan sikap gentleman dengan membuka ruang dialog bersama mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan elemen sipil. Kehadiran seorang menteri di Aceh hendaknya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan memberikan penjelasan secara terbuka,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masih terdapat sejumlah isu strategis yang membutuhkan penjelasan langsung dari pemerintah, mulai dari pengembangan Lapangan Tangkulo di Blok Andaman, skema bagi hasil migas, pelaksanaan Gas Sales Agreement (GSA) antara Mubadala Energy dan PLN, penguatan kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), hingga berbagai persoalan perizinan pertambangan yang berkembang di Aceh.
JASA Wilayah Aceh Timur menilai bahwa seluruh kebijakan tersebut berkaitan erat dengan masa depan pengelolaan kekayaan alam Aceh. Karena itu, keterbukaan informasi dan dialog yang konstruktif merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami tidak mempersoalkan agenda kunjungan Menteri ke Aceh. Namun, masyarakat juga berharap beliau berkenan meluangkan waktu untuk berdialog secara langsung mengenai berbagai persoalan strategis yang menyangkut kepentingan daerah. Penjelasan yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang,” kata Ambia.
JASA Wilayah Aceh Timur menegaskan bahwa pihaknya mendukung setiap upaya pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan prinsip transparansi, keadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Kami berharap kunjungan Menteri ESDM ke Aceh tidak hanya meninggalkan kesan seremonial, tetapi juga menghasilkan komunikasi yang produktif antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. Dialog adalah jalan terbaik untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pengelolaan migas benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Ambia. (*)
