JAKARTA | Ibu Kota Jakarta dilaporkan berada dalam kondisi Siaga 1 menyusul penetapan mantan Kapolri yang juga Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah status siaga tersebut, beredarnya salinan dokumen yang memuat rencana mobilisasi 20.980 prajurit TNI Angkatan Laut ke wilayah DKI Jakarta menjadi sorotan luas di ruang publik. Pengerahan pasukan berskala masif ini bertepatan dengan meningkatnya suhu politik nasional pasca-penetapan status hukum Listyo Sigit.
Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, mengungkapkan bahwa prajurit TNI di Ibu Kota sudah tidak lagi mengenakan Pakaian Dinas Harian, melainkan Pakaian Dinas Lapangan siap tempur. Kondisi tersebut terpantau sejak Selasa malam, 3 November 2026, hingga Rabu, 4 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selamat memproyeksikan sebanyak 100 ribu pasukan tempur TNI disiagakan untuk mengamankan stabilitas Ibu Kota. Ia menilai penetapan status Siaga 1 berpotensi terus berlaku hingga dinamika politik di tingkat pimpinan nasional tuntas dan mendesak Istana melakukan pembersihan di lingkaran inti Presiden, termasuk mengecek penyedia layanan komunikasi serta mencopot segala gelar dan tanda kehormatan yang melekat pada pihak terlibat.
Dokumen mobilisasi TNI AL yang beredar merinci pengerahan pasukan secara komprehensif untuk mengantisipasi dinamika keamanan di ibu kota. Instruksi strategis tersebut ditujukan kepada jajaran elite angkatan laut, meliputi Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Kasal, Pangkoarmada RI, Komandan Korps Marinir, Danpushidrosal, serta Asisten Operasi Panglima TNI.
Mengacu pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 yang terbit pada 2 November 2026, operasi pengamanan ini dieksekusi dalam empat fase pergerakan. Tahap pertama telah dilangsungkan pada 2 November 2026 dengan menerjunkan 2.100 prajurit dari satuan yang sudah berada di ibu kota, yakni unsur Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil. Pasukan tersebut diinstruksikan dalam status Bawah Kendali Operasi untuk memperkuat barisan pengamanan Kodam Jaya.
Memasuki fase kedua dan ketiga pada 3 hingga 4 November 2026, TNI AL memobilisasi 5.740 personel tambahan dari luar daerah. Ribuan prajurit didatangkan dari berbagai pangkalan strategis di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Lampung, termasuk dari satuan Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, Kodiklatal, dan Akademi Angkatan Laut. Pergeseran lintas provinsi mengandalkan armada laut menggunakan KRI Makassar dan KRI dr. Soeharso serta pergerakan jalur darat.
Dokumen tersebut turut membeberkan alokasi anggaran sebesar Rp520,5 juta untuk membiayai operasional pergeseran pasukan non-Marinir, yang mencakup penyewaan 15 unit bus rute Surabaya-Jakarta beserta jaminan logistik prajurit selama perjalanan.
Pada fase keempat, kekuatan terbesar diposisikan sebagai garda cadangan. Tercatat sebanyak 13.140 personel dari satuan TNI AL wilayah Jakarta disiagakan penuh di markas masing-masing. Pasukan siaga ini merupakan gabungan dari 4.430 personel Mabesal Cilangkap, 4.410 personel Korps Marinir Jakarta, dan sisanya ditarik dari satuan seperti Pushidrosal, Puspomal, Seskoal, hingga fasilitas kesehatan militer. Total personel yang dikerahkan dari seluruh tahapan mencapai 20.980 personel.
Kesiagaan tingkat tinggi aparat militer di ibu kota tersebut mengiringi langkah tegas Markas Besar Kepolisian yang mengungkap skandal penyadapan tingkat tinggi. Pada Selasa, 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan bahwa Listyo Sigit Prabowo diduga telah menyadap ponsel Presiden Prabowo Subianto sejak 2025.
Operasi ilegal tersebut diduga tidak dilakukan seorang diri, melainkan turut menyeret Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta dan Widyaiswara Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
