KUTACANE — Sosok Irwandi Yusuf dinilai sebagai salah satu figur penting dalam perjalanan politik dan pembangunan Aceh pascakonflik. Berbagai kebijakan yang digagasnya ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh dinilai meninggalkan jejak yang masih dirasakan masyarakat hingga kini.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (LSM KOMPAK) Aceh Tenggara, Adnan KST, mengatakan, Irwandi Yusuf merupakan sosok pemimpin yang memiliki keberanian melahirkan kebijakan strategis, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan penguatan perdamaian Aceh, Minggu, 4/10/2026.
Menurut Adnan, salah satu warisan kebijakan Irwandi yang paling fenomenal adalah program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diluncurkan pada 2010.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“JKA merupakan salah satu kebijakan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Program ini membuka akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara luas, termasuk mereka yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan kesehatan,” ujar Adnan.
Ia menilai, keberanian Pemerintah Aceh ketika itu dalam membangun sistem jaminan kesehatan daerah menjadi bagian penting dari perjalanan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. JKA kemudian berjalan melalui kerja sama dengan PT Askes (Persero), sebelum sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan diberlakukan pada 2014.
Adnan menyebut, pengalaman Aceh dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan tersebut patut dilihat sebagai salah satu inovasi daerah yang memberikan pelajaran penting bagi pengembangan jaminan kesehatan nasional.
“Terlepas dari dinamika dan penyempurnaan yang terjadi setelahnya, JKA adalah kebijakan berani. Irwandi melihat kesehatan bukan sebagai hak kelompok tertentu, tetapi kebutuhan seluruh masyarakat,” katanya.
Pelopor Aceh Green
Tidak hanya di sektor kesehatan, Irwandi Yusuf juga dinilai memiliki perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui kebijakan moratorium logging yang diberlakukan Pemerintah Aceh pada masa awal kepemimpinannya.
Adnan mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah berani di tengah ancaman pembalakan liar dan kerusakan hutan Aceh.
“Gagasan Aceh Green menunjukkan bahwa pembangunan Aceh tidak harus mengorbankan hutan. Ada upaya menempatkan konservasi dan pembangunan berkelanjutan dalam satu kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah Aceh dalam menjaga hutan dan membuka pembicaraan mengenai skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) juga menjadi bagian dari perhatian internasional terhadap kebijakan lingkungan di Aceh.
Investasi Besar untuk Generasi Muda
Di bidang pendidikan, Adnan menilai Irwandi Yusuf memahami bahwa masa depan Aceh sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.
Berbagai program beasiswa ke jenjang S1, S2 dan S3 untuk disiplin ilmu strategis seperti kedoktoran, teknik, energi serta ilmu keagamaan yang kemudian berkembang dan dikaitkan dengan visi Aceh Carong dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap generasi muda Aceh.
“Anak-anak Aceh dari keluarga kurang mampu, daerah terpencil dan mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini investasi yang hasilnya memang tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, tetapi sangat penting bagi masa depan Aceh,” kata Adnan.
Ia menilai pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk memperkuat pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Merawat Perdamaian Aceh
Selain kebijakan pembangunan, Adnan juga melihat Irwandi Yusuf memiliki posisi penting dalam perjalanan Aceh dari konflik bersenjata menuju era perdamaian.
Sebagai mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Irwandi kemudian menempuh jalur politik demokratis dan terpilih sebagai Gubernur Aceh pada 2006. Kepemimpinannya berlangsung dalam periode penting setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005 dan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurut Adnan, masa tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani masa lalu konflik dengan masa depan Aceh yang damai.
“Irwandi adalah bagian dari sejarah transisi Aceh. Dari seorang tokoh yang berada dalam pusaran konflik, kemudian masuk ke sistem demokrasi dan memimpin Aceh secara konstitusional. Itu bukan perjalanan yang sederhana,” ujarnya.
Ia mengatakan proses reintegrasi mantan kombatan dan upaya menjaga perdamaian membutuhkan kepemimpinan yang memahami akar persoalan Aceh sekaligus mampu membangun komunikasi dalam kerangka pemerintahan.
Pemimpin yang Dirindukan
Adnan KST menilai, sejumlah kebijakan tersebut membuat nama Irwandi Yusuf masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat Aceh.
Menurutnya, kerinduan terhadap sosok Irwandi tidak semata-mata berkaitan dengan figur politik, tetapi juga dengan keberanian mengambil keputusan dan melahirkan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Bagi kami, yang dirindukan dari Irwandi adalah keberanian dan gagasannya. JKA, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dan proses menjaga perdamaian merupakan bagian dari catatan perjalanan Aceh,” katanya.
Adnan berharap para pemimpin Aceh ke depan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan dalam angka, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemimpin itu harus berani membuat terobosan. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki gagasan, keberanian mengambil keputusan dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” pungkas Adnan. (Red)
