JAKARTA | Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Aceh, Irmawan, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengirimkan bantuan darurat berskala besar ke wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor. Kondisi di lapangan dinilai kian mengkhawatirkan, dengan laporan kelangkaan pangan, keterisolasian wilayah, dan munculnya gejala kelaparan di beberapa lokasi. Bahkan, menurut keterangan warga, aksi penjarahan mulai terjadi akibat situasi yang semakin kritis dan belum tertangani secara menyeluruh.
“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan. Ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah. Stok pangan sudah habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Situasi ini membuat sebagian tempat mulai terjadi penjarahan,” ujar Irmawan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menyampaikan bahwa kerusakan infrastruktur di banyak wilayah begitu parah, sehingga menghambat proses penyaluran bantuan kemanusiaan. Jalan nasional sebagai jalur utama distribusi logistik diketahui putus total, tak hanya karena longsoran tanah di lereng perbukitan, tetapi juga akibat badan jalan yang sebagian besar hanyut terbawa arus banjir bandang. Irmawan menggambarkan kehancuran infrastruktur dengan nada prihatin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Bahkan ada desa yang benar-benar lenyap. Di beberapa daerah kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya juga hanyut,” katanya.
Beberapa kabupaten, lanjut Irmawan, tidak dapat diakses sepenuhnya melalui jalur darat. Akibatnya, bantuan logistik harus dikirim menggunakan helikopter. Namun, ketersediaan armada udara sangat terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh titik pengungsian, yang menurut data sementara diperkirakan menampung lebih dari satu juta jiwa. Dalam kondisi seperti ini, setiap keterlambatan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan ribuan warga.
Ia juga menyoroti beban berat yang kini ditanggung pemerintah kabupaten dan kota di daerah terdampak. Sebagian besar daerah tersebut, menurut Irmawan, telah menyatakan ketidakmampuannya dalam menangani bencana secara mandiri. Anggaran darurat yang tersedia sangat terbatas, rumah sakit tidak dapat berfungsi optimal akibat padamnya listrik, sementara ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) juga mengalami kelangkaan. Irmawan memberi peringatan agar pemerintah pusat segera bertindak sebelum korban jiwa bertambah.
“Jika kondisi ini dibiarkan, korban jiwa berikutnya bukan lagi karena banjir, tetapi karena kelaparan dan penyakit,” tegasnya.
Irmawan menilai bahwa skala kerusakan dan besarnya dampak terhadap kehidupan masyarakat telah memenuhi syarat untuk menetapkan status Bencana Nasional. Ia menyebut bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta beberapa provinsi lain di Sumatera sebagai jatuhnya bencana dengan intensitas, luas wilayah, dan jumlah korban luar biasa.
“Skala kerusakan dan jumlah korban sudah sangat jelas. Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” ujar Irmawan.
Ia juga memberi perhatian pada potensi meningkatnya gejolak sosial apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Selain kelaparan dan ancaman penjarahan, gangguan pasokan energi, lumpuhnya jaringan komunikasi, hingga kondisi pengungsian yang semakin memburuk berisiko memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat yang tertekan.
“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk menangani bencana besar seperti ini. Karena itu kami minta reaksi cepat sebelum korban bertambah,” ujarnya.
Irmawan menyampaikan bahwa Fraksi PKB di Aceh terus melakukan koordinasi dengan struktur partai di daerah untuk memantau perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa wilayah seperti Bireuen dan Aceh Tamiang belum dapat dihubungi hingga saat ini, karena jaringan telekomunikasi belum pulih. Ia mengungkapkan bahwa wilayah-wilayah yang relatif mudah dijangkau sudah mulai menerima bantuan, namun lokasi-lokasi yang terisolasi masih sangat membutuhkan penanganan darurat sebagai prioritas utama.
“Wilayah pengungsian yang mudah dijangkau relatif sudah mendapat bantuan. Tetapi wilayah terisolasi benar-benar membutuhkan prioritas utama. Pemerintah harus pastikan bantuan tidak menumpuk di satu titik, sementara saudara kita di tempat lain justru tak tersentuh sama sekali,” kata Irmawan.
Dalam situasi kedaruratan yang semakin kompleks, Irmawan mengharapkan kepemimpinan nasional hadir secara nyata di lapangan untuk memastikan seluruh sumber daya negara dialokasikan bagi penyelamatan dan pemulihan para korban. Ia menegaskan bahwa perlambatan penanganan bukan hanya soal logistik, tetapi soal keberpihakan dan kecepatan pemerintah dalam merespons penderitaan rakyat. (RED)
