JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11), sekitar pukul 11.20 WIB. Dengan pengunduran diri tersebut, Gibran menjadi wakil presiden kedua sepanjang sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatan.
Proses penyerahan surat berlangsung singkat. Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 11.36 WIB. Usai menerima surat itu, Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.
Di hadapan wartawan, Muzani kemudian membacakan petikan isi surat pengunduran diri tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dirinya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika ditanya apakah dalam surat itu Gibran menjelaskan alasan pengunduran dirinya, Muzani menyebut tidak ada alasan yang disebutkan di dalam surat tersebut. Gibran hanya meminta MPR agar segera memproses surat pengunduran dirinya.
Menyusul pengunduran dirinya, pada Kamis petang, Gibran mengunggah sebuah video di akun Instagramnya. Dalam video tersebut, ia menyatakan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan ijazah. Ia menyebut keputusan itu bukan keputusan yang mudah, tetapi merupakan pilihan terbaik dan merupakan keputusan pribadi.
“Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik, administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian,” kata Gibran dalam rekaman video tersebut. Ia menegaskan seluruh dokumen pendidikannya ada, lengkap, dan telah diserahkan ke pengadilan.
Pengunduran diri Gibran terjadi setelah dirinya menghadapi kontroversi terkait ijazahnya. Pada akhir Oktober lalu, Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.
Putusan tersebut kemudian mendorong lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11), yang membuka jalan bagi proses pemakzulan terhadap Gibran.
Sebagai tindak lanjut, pimpinan MPR pada Jumat (13/11) siang akan menggelar rapat gabungan untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Rapat gabungan itu akan dihadiri fraksi-fraksi MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ada empat hal yang akan diputuskan dalam rapat tersebut.
Pertama, jadwal pelaksanaan paripurna untuk memilih wakil presiden baru. Kedua, meminta MPR segera mengirimkan surat kepada presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih di paripurna. Ketiga, pembentukan tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden. Keempat, menyepakati tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR.
Pada Kamis (12/11), usai menerima surat pengunduran diri Gibran, Ketua MPR Ahmad Muzani dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo di kompleks Istana Negara untuk berkonsultasi dan mencocokkan tanggal. Secara terpisah, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo pada Kamis siang untuk membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden. (*)
