BANDA ACEH | Ketua Front Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (Fomapak), Nasruddin, melontarkan kecaman keras terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang membatasi lalu lintas kendaraan bermotor dengan STNK dari luar Sumatera Utara. Aksi penghentian truk berpelat BL asal Aceh oleh rombongan Gubernur yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial dinilai sebagai bentuk perlakuan diskriminatif yang mengancam harmoni kebangsaan.
“Bagi kami masyarakat Aceh, kebijakan itu bukan hanya diskriminatif, tetapi juga berpotensi memecah belah persaudaraan antardaerah dalam bingkai NKRI,” ujar Nasruddin, Minggu, 28 September 2025.
Menurutnya, STNK adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara dan berlaku secara nasional. Tidak ada aturan yang membenarkan pembatasan fungsi STNK berdasarkan wilayah penerbitannya. Perlakuan seperti itu dinilainya tidak hanya melampaui kewenangan seorang kepala daerah, tetapi juga membuka potensi konflik horizontal yang serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gubernur Sumut sedang memainkan kebijakan yang bertentangan dengan semangat persatuan. Ini bukan soal lalu lintas, ini mentalitas feodal yang dibungkus narasi kewenangan. Tidak pantas seorang pemimpin daerah bertindak seolah jalan publik milik provinsinya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, jalan yang dilalui oleh masyarakat antarwilayah dibangun dan dipelihara menggunakan dana dari APBN maupun APBD. Karena itu, tidak ada dasar hukum yang membenarkan pembatasan akses jalan berdasarkan asal pelat kendaraan.
“Kita semua bayar pajak. Dan nyatanya, hasil bumi dari Aceh seperti kopi, sawit, kernel, bahkan CPO diekspor lewat pelabuhan Belawan. Pajaknya justru masuk ke Sumatera Utara. Mengapa kendaraan kami dilarang lewat? Sementara kendaraan dari Medan bebas berseliweran di Aceh tanpa pernah ada yang kami persoalkan,” tegasnya.
Nasruddin menyebut bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan sosial dan berpotensi menciptakan sikap saling curiga antarwarga. Ia menilai kebijakan itu lahir dari cara pandang sempit yang tidak sejalan dengan prinsip negara kesatuan.
“Seharusnya seorang gubernur menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, melalui kajian dan pendekatan yang arif, bukan justru membuat kebijakan sepihak yang membenturkan masyarakat dan menjadi contoh buruk bagi demokrasi lokal,” ucapnya.
Fomapak mendesak Kapolda Sumatera Utara dan aparat penegak hukum lain untuk segera menindaklanjuti kebijakan yang dianggap diskriminatif itu. Langkah tegas dinilai perlu diambil agar tidak muncul preseden serupa di daerah lain yang justru memperlemah semangat integrasi nasional.
“Kami mendesak aparat untuk menyoroti kebijakan ini secara hukum. Jangan ada pembiaran terhadap keputusan kepala daerah yang potensial merusak ketertiban umum dan memperuncing sekat antarwilayah,” ujarnya.
Nasruddin menegaskan bahwa semangat kebhinekaan dan persaudaraan harus tetap dirawat. Tak boleh ada ego sektoral yang membajak semangat pelayanan publik. Ia berharap kebijakan ini segera dievaluasi dan dihentikan sebelum makin menimbulkan ketegangan di lapangan.
“Kalau semua berpikir sektoral seperti ini, maka tak ada lagi gunanya NKRI. Persatuan bukan slogan, tapi komitmen yang harus dijaga oleh semua pemimpin,” pungkasnya. (*)
