SUBULUSSALAM — Munculnya informasi terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama sebuah lembaga pendidikan dan pengasuhan anak diharapkan tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk langsung mengambil kesimpulan sebelum fakta dan proses hukum memperoleh kejelasan.
Sabirin Siahaan meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pengguna media sosial, agar menahan diri serta tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Menurut Sabirin, tuduhan mengenai dugaan tindak pidana merupakan persoalan serius yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap informasi semestinya diperiksa berdasarkan fakta, keterangan para pihak dan proses klarifikasi aparat penegak hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua pihak harus mampu menahan diri atas informasi yang tidak terverifikasi. Tuduhan harus dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pesan Sabirin.
Dalam keterangannya, Sabirin juga menyinggung adanya wawancara langsung dengan pihak yang disebut sebagai korban. Ia meminta masyarakat tidak membangun kesimpulan sendiri hanya berdasarkan potongan informasi, melainkan menyerahkan proses pemeriksaan dan pembuktian kepada pihak yang berwenang.
Hal penting yang perlu diluruskan, kata Sabirin, adalah dirinya bukan pihak yang disebut sebagai pelaku dalam dugaan pelecehan seksual tersebut. Namanya disebut dalam kaitan dengan persoalan yang sedang diklarifikasi dan karena itu ia memilih memberikan penjelasan mengenai posisinya.
Sabirin juga membantah anggapan bahwa dirinya menghindari proses hukum.
Ia menjelaskan bahwa dirinya memang sempat sedikit menghindar dari situasi yang berkembang karena setiap orang memiliki reaksi yang berbeda ketika menerima informasi atau kabar yang menurutnya dapat menimbulkan tekanan.
Namun, ia menegaskan tetap hadir memenuhi panggilan kepolisian untuk agenda klarifikasi.
“Saya tidak kabur, tetapi sedikit menghindar karena reaksi setiap kita tidak sama dalam menerima informasi atau kabar. Dan saya hadir dalam panggilan kepolisian untuk agenda klarifikasi,” ujar Sabirin.
Ia bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak kepolisian apabila situasi yang berkembang membuat aparat harus bekerja lebih jauh untuk melakukan klarifikasi.
“Pak Polisi, mohon maaf saya sudah membuat kalian susah karena fitnah ini,” ungkapnya.
Jangan Hakimi Sebelum Ada Kepastian
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dugaan tindak pidana, terlebih yang berkaitan dengan anak dan dugaan kekerasan seksual, membutuhkan kehati-hatian luar biasa.
Di satu sisi, setiap dugaan harus ditangani secara serius dan kepentingan korban harus dihormati. Namun di sisi lain, pihak yang dituduh juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan mendapatkan proses hukum yang adil.
Masyarakat tidak seharusnya menjadi hakim melalui media sosial.
Informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan dampak serius, bukan hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, tenaga pendidik, peserta didik dan keberlangsungan sebuah lembaga.
Sabirin juga berharap masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan dugaan tersebut dengan lembaga pendidikan dan pengasuhan Ar-Royyan sebelum terdapat fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Insha Allah kalian akan dapati keberadaan lembaga pendidikan, TK, SLB, PKBM dan panti asuhan yang tulus mendedikasikan dirinya untuk masa depan anak bangsa yang gemilang,” kata Sabirin.
Karena itu, masyarakat diharapkan memberikan ruang kepada kepolisian untuk melakukan pemeriksaan secara profesional. Apabila terdapat bukti dan fakta hukum, tentu proses selanjutnya menjadi kewenangan aparat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila informasi yang beredar ternyata tidak sesuai fakta, masyarakat juga perlu memahami bahwa menyebarkan tuduhan tanpa dasar dapat menimbulkan kerugian dan konsekuensi hukum bagi pihak yang menjadi sasaran.
Prinsip kehati-hatian menjadi penting: dugaan tetap harus diperiksa, korban harus dihormati, tetapi seseorang maupun sebuah lembaga tidak semestinya dinyatakan bersalah sebelum terdapat kepastian berdasarkan proses hukum.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat diharapkan tidak ikut memperkeruh keadaan dengan menyebarkan potongan video, pesan berantai, maupun narasi yang sumber dan kebenarannya belum jelas.
Biarkan fakta berbicara melalui proses klarifikasi dan pembuktian.(*).
