KUTACANE – Jalan dan jembatan alternatif Mbarung menuju Desa Datuk Soudane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, ambruk diterjang banjir Sungai Lawe Alas, Sabtu, 27 September 2026. Ambruknya infrastruktur vital itu membuat transportasi masyarakat lumpuh total.
Akibatnya, warga Kecamatan Lawe Alas yang hendak menuju ibu kota kabupaten terpaksa memutar jauh melintasi Jembatan Silayakh Pedesi di Kecamatan Bambel. Jalur memutar itu menambah jarak tempuh, biaya, dan waktu, di saat jalur utama yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi justru kembali putus.
Ironisnya, ini adalah ambruk yang kedua. Sebelumnya, Jembatan Mbarung konstruksi rangka baja ambruk diterjang banjir bandang pada 27 November 2025. Jembatan tersebut bahkan sudah langsung ditinjau Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Namun, hampir setahun berselang, perbaikan permanen tak kunjung dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jembatan darurat dan jalan alternatif yang dibangun seadanya sebagai pengganti pun akhirnya tak mampu menahan terjangan Lawe Alas. Sungai yang sama, bencana yang berulang, dengan akhir yang bisa diprediksi.
“Jembatan Mbarung itu harus segera diperbaiki, karena ini merupakan sarat vital masyarakat membawa hasil bumi untuk dipasarkan ke ibu kota kabupaten. Bukan hanya itu, jalan ini juga digunakan untuk mobil penumpang pedesaan dan masyarakat yang menuju tempat kerja dan antar anak ke sekolah,” kata tokoh masyarakat Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam.
Pernyataanwarga menegaskan betapa vitalnya jembatan tersebut. Ia bukan sekadar penghubung fisik, melainkan penopang hidup. Ketika jembatan putus, hasil bumi petani tidak bisa keluar, harga di tingkat petani jatuh, anak sekolah terlambat, warga yang bekerja terpaksa memutar puluhan kilometer.
Kritik keras patut diarahkan pada lambannya penanganan. Ketika gubernur sudah turun meninjau, ketika status ambruknya sudah diketahui sejak 2025, mengapa hingga September 2026 jembatan utama Mbarung masih dibiarkan mangkrak? Mengapa warga harus terus dipaksa bergantung pada jembatan alternatif yang secara teknis jelas tidak akan bertahan menghadapi banjir Lawe Alas?
Negara tidak boleh hadir hanya saat meninjau dan berfoto di lokasi bencana, lalu menghilang saat warga harus berjuang sendiri menyeberang. Kementerian Pekerjaan Umum harus menjelaskan secara terbuka, apa kendala perbaikan Jembatan Mbarung dan sampai kapan warga Lawe Alas harus memutar lewat Bambel. Jika alasannya anggaran, maka itu alasan yang melukai rasa keadilan, karena infrastruktur untuk mengangkut hasil bumi rakyat seharusnya menjadi prioritas, bukan proyek yang ditunda tanpa batas waktu.
Ambruknya jembatan alternatif pada Sabtu kemarin adalah peringatan kedua. Jangan tunggu ambruk ketiga untuk bertindak. (*)
