slot preparation.lsrs.lu

Dibalik Kabut Asap, Upaya Negara Merebut Hutan Menjadi Pemicu Baru Konflik Lahan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 01:45 WIB

50145 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menyelimuti wilayah Indonesia belakangan ini bukan sekadar dampak anomali cuaca atau kelalaian teknis semata. Berdasarkan analisis mantan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi yang disampaikan pada Jumat, 23 Oktober 2026, fenomena ini disinyalir merupakan ekses dari kebijakan drastis pemerintah dalam melakukan penertiban kawasan hutan negara yang selama puluhan tahun dikuasai secara ilegal oleh korporasi.

Upaya negara dalam mengambil alih lahan hutan yang diserobot pihak asing dan dikonversi menjadi kebun sawit ilegal kini telah menyasar hingga 6,2 juta hektar lahan, sebagaimana tercatat dalam data pemerintah per Oktober 2026. Lutfi menilai, proses penyitaan lahan masif melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini menciptakan celah keamanan dan manajerial yang serius. Ketika lahan-lahan tersebut disita dan dipasang garis polisi, operasional kebun terhenti seketika. Buah sawit yang tidak lagi dipanen membusuk dan memicu ledakan populasi hama secara masif.

Kondisi ini diduga menjadi pemicu tindakan destruktif di lapangan. Pemilik perkebunan di sekitar lahan yang disita disinyalir memilih jalan pintas dengan membakar lahan guna mencegah penyebaran hama ke area mereka. Situasi ini diperparah dengan kondisi cuaca ekstrem super El Nino yang membuat api merambat di bawah permukaan tanah pada lahan gambut yang kering. Lutfi menegaskan, meskipun narasi karhutla kerap disudutkan sebagai kegagalan bangsa, pemerintah tetap memikul tanggung jawab penuh atas koordinasi kementerian yang belum optimal serta penegakan hukum terhadap 223 tersangka dan korporasi yang terlibat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah sorotan tajam dari negara tetangga terkait polusi asap, pemerintah diharapkan tidak sekadar memberikan pembelaan defensif. Narasi bahwa karhutla digerakkan oleh kepentingan bisnis korporasi besar harus segera dibuktikan dengan aksi hukum yang tegas. Harga diri bangsa kini dipertaruhkan, mengingat musibah ini telah menelan korban jiwa dari petugas pemadam kebakaran dan mengancam kesehatan ratusan ribu warga yang terpapar asap secara langsung di sekitar titik api. (*)

Berita Terkait

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden
Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas
YUSRIL Sebut Prabowo Tahu Penangkapan Jenderal Listyo, Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal Bukan Makar
Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden
Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal
Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor
Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar
Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:20 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 04:10 WIB

YUSRIL Sebut Prabowo Tahu Penangkapan Jenderal Listyo, Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal Bukan Makar

Rabu, 4 November 2026 - 04:06 WIB

Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 02:27 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Rabu, 4 November 2026 - 02:21 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Rabu, 4 November 2026 - 01:37 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 19:39 WIB

Polri Buka Suara Soal Isu Penangkapan Perwira Tinggi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru