Banda Aceh – Isu tambang ilegal di Aceh kembali menjadi sorotan serius. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry, Jumat (29/8/2025), menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dampak Negatif Aktivitas Tambang Ilegal terhadap Stabilitas Sosial, Lingkungan, dan Penegakan Hukum di Aceh”. Diskusi ini dihadiri akademisi, aparat penegak hukum, aktivis lingkungan, serta mahasiswa dari berbagai fakultas.
Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Tengku Raja Aulia Habibie, dalam sambutannya menekankan bahwa tambang ilegal bukan hanya isu ekonomi, melainkan menyangkut keberlangsungan sosial, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum di Aceh. “Generasi muda tidak boleh diam ketika hutan-hutan kita gundul, sungai keruh, dan hukum hanya menjadi teks di atas kertas. Ini tanggung jawab mahasiswa sebagai agen perubahan,” ujarnya.
FGD dipandu oleh moderator Nabila Amira Septiana yang mendorong peserta untuk berefleksi kritis. Ia menyinggung paradoks hukum yang sering kali hanya tertulis, namun lemah dalam implementasi. “Kita sudah melihat realitas: pohon habis ditebang, air yang dulu jernih kini cokelat, dan masyarakat kehilangan sumber hidup. Pertanyaannya, kita mau memilih diam atau bertindak?” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi menghadirkan empat narasumber, yakni Ir. Surayya Kamaruzzaman, S.T., LL.M., M.T., Tirahmah, S.Si., M.P., IPTU Wahyudi, S.H., M.H. (Panit Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Aceh), serta Afifuddin dari WALHI Aceh.
Dari perspektif penegakan hukum, IPTU Wahyudi mengakui dilema besar dalam penanganan tambang tanpa izin (PETI). Hingga Agustus 2025, Polda Aceh mencatat 19 kasus tambang ilegal. Namun, ketergantungan masyarakat pada aktivitas tambang untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat penindakan hukum menjadi rumit. “Memenjarakan masyarakat bukan solusi. Solusi ada pada regulasi yang jelas, pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat, serta dukungan ekonomi alternatif,” ujarnya.
Sementara itu, WALHI Aceh melalui Afifuddin menyoroti kerusakan lingkungan yang semakin parah. Data WALHI mencatat, sepanjang 2024, sekitar 8.107 hektare kawasan di Aceh terdampak aktivitas tambang ilegal, dengan 45 persen di antaranya berada di kawasan hutan lindung. “Air adalah sumber kehidupan. Jika DAS rusak, ekosistem hancur, hak dasar masyarakat untuk hidup sehat juga ikut terampas,” tegasnya.
Surayya Kamaruzzaman menekankan bahwa tambang ilegal menimbulkan dampak multidimensi: sosial, ekonomi, kesehatan, hingga kriminalitas. Ia mencontohkan penggunaan merkuri dalam tambang emas yang terbukti memicu cacat lahir pada bayi serta gangguan reproduksi perempuan. “Kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar per tahun. Selain itu, kriminalitas, konflik horizontal, dan masuknya sindikat luar negeri memperparah masalah,” katanya. Surayya mengingatkan agar Aceh belajar dari kasus di Kalimantan Timur dan Blitar, di mana tambang tanpa pengawasan menimbulkan korban jiwa dan konflik sosial.
Dari sisi regulasi, Tirahmah menjelaskan bahwa PETI jelas melanggar UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ia menyoroti lemahnya implementasi moratorium merkuri di Aceh sejak 2014 serta minimnya koordinasi antarinstansi. “Jika ada upaya legalisasi, maka harus ditempuh melalui mekanisme resmi dengan izin dan dokumen Amdal. Tanpa itu, aktivitas apapun tetap ilegal,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa juga mengkritisi adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dan elit politik dalam membekingi tambang ilegal. Beberapa peserta berbagi pengalaman, termasuk kesulitan mendapatkan air bersih hingga kasus keguguran pada ibu hamil akibat pencemaran lingkungan.
FGD menyimpulkan bahwa tambang ilegal di Aceh bukan sekadar isu tunggal, melainkan masalah kompleks yang melibatkan lingkungan, sosial, kesehatan, ekonomi, hingga hukum. Solusi yang ditawarkan bersifat holistik: memperkuat regulasi, menindak tegas pelaku, menyediakan alternatif ekonomi bagi masyarakat, dan merehabilitasi lingkungan.
Ketua panitia, Diki Miswar, menegaskan bahwa forum ini adalah ruang strategis bagi mahasiswa, akademisi, penegak hukum, dan aktivis lingkungan untuk membangun kesadaran kolektif. Menutup acara, ia menyerukan agar mahasiswa tetap berada di garda depan perjuangan lingkungan. “Kami menolak perusakan alam Aceh. Mahasiswa tidak boleh gentar, meski ada risiko kriminalisasi. Ini adalah tanggung jawab generasi kita untuk menjaga tanah, air, dan udara Aceh bagi masa depan,” pungkasnya. (*)
