JAKARTA | Nama Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), sontak menjadi buah bibir publik setelah data transparansi platform digital Meta menunjukkan adanya aktivitas belanja iklan dalam jumlah besar. Dalam rentang waktu Juni hingga September 2026, akun resmi Sudaryono tercatat membelanjakan promosi digital hampir Rp200 juta—angka yang bukan hanya sangat tinggi untuk ukuran pejabat publik, tapi bahkan melampaui belanja akun resmi partai politik besar pada periode yang sama.
Sorotan ini meluas di media sosial sejak akun X @hidupsebagai62 merilis tangkapan layar laporan perpustakaan iklan Meta (Meta Ads Library) pada Rabu, 16 September 2026. Dari rekapan yang tersedia untuk umum, total belanja iklan Sudaryono antara 15 Juni hingga 12 September 2026 mencapai Rp199.014.038. Angka ini tersebar di berbagai provinsi dengan dominasi wilayah Jawa, di mana Jawa Barat menjadi penerima alokasi tertinggi sebesar Rp35,13 juta, disusul Jawa Tengah Rp29,18 juta, Jawa Timur Rp26,39 juta, dan Sumatera Utara Rp15,45 juta. Alokasi anggaran ikut mengalir ke Lampung Rp6,9 juta, Riau Rp6,8 juta, dan DKI Jakarta Rp6,76 juta.
Publik mempertanyakan latar belakang penggunaan dana sebesar ini karena pengeluaran dirilis persis di tengah sorotan kontroversi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas dan didorong sendiri oleh Sudaryono. Ketika angka keracunan makanan peserta MBG sedang diperbincangkan, serta ribuan dapur ditutup karena persoalan sertifikasi dan kebersihan, munculnya informasi belanja iklan digital yang agresif menambah panjang daftar keraguan atas transparansi dan prioritas lembaga. Apalagi, hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi dari pihak Sudaryono maupun BGN tentang sumber dana ratusan juta rupiah untuk promosi digital tersebut—apakah berasal dari anggaran negara, dana pribadi, atau sumber lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Meta Ads Library Report untuk periode satu bulan terakhir (15 Agustus–13 September 2026), akun Sudaryono menjadi pengiklan individu terbesar kedua di Indonesia dengan total pengeluaran Rp108.860.000 untuk 79 iklan—mengalahkan bahkan akun resmi Partai Gerindra yang membelanjakan Rp77,96 juta untuk 30 iklan pada periode sama. Materi yang ditayangkan pun beragam. Ada yang secara frontal memuat narasi keberhasilan dan klaim reputasi MBG (“MBG Enak, Kenyang, Bergizi: Ada Yang Bosan?”), menampilkan Presiden Prabowo Subianto dengan pesan kedaulatan negara dan masa depan anak (“Prabowo: Indonesia Tak Boleh Didikte Kekuatan Mana Pun”), hingga menyoroti isu transparansi label menu MBG di kemasan makanan. Anggaran untuk masing-masing iklan berkisar antara Rp800 ribu hingga Rp1 juta dengan capaian impresi ratusan ribu tayangan sekali tayang.
Pola yang terlihat, promosi tidak ditujukan untuk kampanye kebijakan publik saja, melainkan juga melekatkan nama Sudaryono pada keberhasilan program MBG dan kepemimpinan nasional. Runtutan ini menimbulkan opini liar: apakah penggunaan dana iklan sebesar itu murni untuk membangun literasi gizi, atau ada motif lain terkait pencitraan pribadi dan manuver politik? Pengawasan publik perlu diperkuat, terlebih ketika dana promosi digital pejabat negara melampaui bahkan mesin politik partai besar di tahun transisi kekuasaan seperti saat ini.
Meningkatnya konsumsi dana digital dalam komunikasi institusi sebetulnya tak dilarang, namun penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pencitraan pribadi tidak hanya berpotensi menabrak etika pemerintahan tapi membuka ruang masalah hukum dan moral. Tanpa transparansi jelas tentang sumber dana dan tujuannya, kepercayaan publik pada lembaga negara seperti BGN, juga integritas pejabatnya, sangat berisiko terdegradasi.
Hingga berita ini diunggah, Sudaryono maupun perwakilan BGN belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik sumber dan alasan belanja iklan digital yang menyedot perhatian. Satu hal pasti: transparansi bukan sekadar jargon, dan publik memiliki hak penuh untuk tahu ke mana larinya setiap rupiah dana negara yang digunakan oleh pejabatnya—terutama di saat program gizi nasional sedang berada di bawah kaca pembesar.
