Suka Makmue : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Nagan Raya, Ny. Cut Inda TR Keumangan, melakukan kunjungan kerja ke Desa Alue Buloh, Kecamatan Seunagan, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Perjalanan menuju desa pelosok tersebut ditempuh dengan menyeberangi aliran Krueng Nagan menggunakan rakit, mengingat akses jembatan yang terputus karena banjir.
Kunjungan ini menunjukkan komitmennya sebagai Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya dalam memastikan pemerataan akses pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, kunjungan ini juga untuk menghadiri rapat koordinasi antara Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, yakni PT Bara Energi Lestari (PT BEL), terkait penyediaan layanan PAUD di Desa Alue Buloh.
Dalam kesempatan itu, Ny. Cut Inda TR Keumangan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan layanan PAUD yang berkualitas, terutama di wilayah pelosok seperti Desa Alue Buloh.
“Kami mengapresiasi kepedulian PT BEL dalam mendukung penyediaan layanan PAUD yang layak bagi anak-anak di sini. Harapan kami, kolaborasi ini bisa terus berlanjut agar anak-anak Desa Alue Buloh memperoleh hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas sejak dini,” ujar Ny. Cut Inda TR Keumangan.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah melalui program Satu Desa Satu PAUD merupakan upaya strategis untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di tingkat desa.
“Pemerintah saat ini sedang mencanangkan program Wajib Belajar 13 Tahun yang ditujukan untuk memperkuat kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh sejak usia dini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melalui Kepala Bidang Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Yulia, S.Pd.I., M.M., mengungkapkan bahwa dari 222 desa di Nagan Raya, masih terdapat 66 desa yang belum memiliki layanan PAUD.
“Untuk menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun, maka harus terlaksana program Satu PAUD Satu Desa,” sebutnya.
“Kami mendorong para kepala desa yang wilayahnya belum memiliki layanan PAUD agar segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna mendapatkan arahan dan mekanisme pendirian satuan PAUD di desa masing-masing,” jelas Yulia. (*)
