Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra mulai beralih ke fase transisi menuju masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Kendati demikian, masih terdapat wilayah lain yang saat ini masih berada pada status tanggap darurat menyusul intensitas bencana yang masih tinggi serta kondisi yang belum sepenuhnya pulih.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, dari total 48 kabupaten/kota terdampak yang tersebar di wilayah Sumatra, sebanyak 25 daerah kini tengah bersiap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, 23 kabupaten/kota lainnya masih berjuang di dalam status tanggap darurat.
“Dari 48 kabupaten/kota terdampak, saat ini sudah ada 25 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatra masuk masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi masih ada 23 kabupaten/kota yang berada dalam status tanggap darurat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laporan resmi yang dirilis Rabu (31/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan di sisa wilayah yang masih dalam status darurat, mengingat potensi bencana alam belum sepenuhnya mereda. Perhatian juga diarahkan kepada sejumlah daerah di luar Sumatra yang belakangan turut dilanda bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
“Di Kalimantan Selatan sudah terjadi banjir yang cukup besar. Kemudian di Bekasi dan beberapa wilayah di Jawa Barat juga perlu terus diwaspadai,” ujarnya.
Merujuk pada informasi prakiraan cuaca yang terus diperbarui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi dini guna menghindari risiko bencana yang lebih besar. Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta untuk segera melakukan pengecekan kondisi wilayah masing-masing secara menyeluruh.
“Sesuai informasi BMKG, kami minta masing-masing kepala pelaksana, dibantu unsur TNI dan Polri, mulai melihat kondisi wilayahnya. Kalau perlu, segera lakukan apel kesiapsiagaan dan pengecekan alat peralatan,” tegas Suharyanto.
Terkait langkah pemulihan di daerah-daerah terdampak, BNPB juga tengah menginisiasi program percepatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penyintas bencana. Di Kabupaten Aceh Utara, misalnya, penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus utama. Untuk itu, BNPB menargetkan pembangunan 100 sumur bor yang akan tersebar di setiap desa di wilayah Kecamatan Langkahan.
Tenaga Ahli BNPB, Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, S.I.P., menyebutkan bahwa proses mobilisasi peralatan sumur bor telah dimulai sejak 25 Desember 2025. Sasaran dari pembangunan ini mencakup area-area vital seperti lokasi pengungsian, tempat tinggal sementara (huntara), tempat ibadah hingga lingkungan pesantren.
“Prioritas penempatan sumur bor berada di lokasi pengungsian, rencana hunian sementara, serta tempat ibadah dan pesantren. Hal itu guna memastikan masyarakat terdampak dapat lebih mudah mengakses air bersih,” ujarnya dalam siaran pers BNPB, Selasa (30/12/2025).
Dengan masih tingginya ancaman bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh anomali cuaca ekstrem di berbagai wilayah, BNPB mengajak masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen penanganan bencana untuk selalu dalam kondisi siaga, mempertahankan koordinasi lintas lembaga, dan terus memperbarui informasi iklim dan cuaca dari sumber resmi.
Langkah antisipatif, lanjut BNPB, menjadi kunci dalam meminimalkan jatuhnya korban dan kerugian yang lebih besar di masa mendatang, seraya memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan beriringan dengan upaya pembangunan ketangguhan wilayah menghadapi bencana. (*)
