JAKARTA | Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp240,2 triliun setelah melalui proses efisiensi dan penyesuaian oleh pemerintah. Porsi terbesar dari dana tersebut, mencapai Rp232,50 triliun atau hampir 99,84 persen, difokuskan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Ia menjelaskan, angka final pagu anggaran BGN sudah melalui koreksi dan efisiensi dari usulan semula Rp270,2 triliun. Penyesuaian dilakukan pada 5 Agustus 2026 lewat surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, sehingga total anggaran akhirnya turun Rp30 triliun dari usulan awal.
Meski terjadi pemangkasan, Sudaryono menekankan bahwa prioritas tetap diberikan pada intervensi gizi bagi peserta didik di lembaga pendidikan serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari struktur belanja BGN 2027, sebanyak 96,95 persen diperuntukkan bagi Program Pemenuhan Gizi Nasional dan hanya 3,05 persen untuk Program Dukungan Manajemen.
Sudaryono mengungkapkan bahwa dari total anggaran program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp232,87 triliun, hampir seluruhnya, atau Rp232,50 triliun, benar-benar dialokasikan untuk MBG. Sementara sisanya, sekitar Rp373 miliar, digunakan untuk kegiatan pendukung seperti standarisasi dapur, pelatihan petugas, dan pemantauan mutu untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di seluruh wilayah kerja BGN.
Target nasional yang dibidik BGN sangat besar. Ada 72,5 juta jiwa penerima manfaat sepanjang 2027 yang terdiri atas peserta didik, tenaga pendidik, serta kelompok 3P (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Untuk kelompok pendidikan, alokasi Rp198,96 triliun disiapkan untuk menjangkau 60,5 juta murid dan tenaga kependidikan dari PAUD sampai SLB, hingga pesantren. Sedangkan kelompok 3P diproyeksikan menerima alokasi Rp33,54 triliun untuk distribusi makanan bergizi kepada 8 juta balita, 1,75 juta ibu hamil, dan 2 juta ibu menyusui di seluruh Indonesia.
Sudaryono menegaskan, BGN membangun ekosistem pemenuhan gizi nasional yang mencakup pemberian makanan sekaligus penguatan sistem kontrol mutu dan keamanan distribusi makanan. Ia berharap, dengan terjaminnya anggaran, program gizi 2027 akan berjalan optimal dan langsung berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dengan komitmen anggaran yang demikian besar, BGN dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan intervensi benar-benar efektif sampai ke kelompok target dan mampu mencegah kasus-kasus kegagalan dalam distribusi makanan bergizi gratis di lapangan. (*)








































