Banda Aceh, Baranews — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat melalui kegiatan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), Selasa, 22 Juli 2025. Kegiatan ini digelar di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh dan melibatkan jajaran instansi terkait sebagai bentuk nyata sinergi antar lembaga dalam memerangi peredaran barang ilegal, khususnya hasil tembakau berupa rokok tanpa cukai yang sah.
Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama tahun 2024 oleh satuan tugas gabungan Bea Cukai Aceh. Sebanyak 248.668 batang rokok ilegal berhasil diamankan dalam berbagai operasi patroli darat maupun patroli laut yang digelar intensif di berbagai titik rawan penyelundupan di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Seluruh barang tersebut kini telah resmi dimusnahkan dengan nilai barang yang ditaksir mencapai Rp365.009.850,00.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemusnahan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara bertanggal 8 Juli 2025. Selain sebagai bentuk penegakan hukum, kegiatan ini menjadi bagian penting dari penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai, termasuk upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, Bier Budy Kismulyanto, menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan hasil konkret dari kolaborasi lintas sektor antara unit-unit operasional di lingkungan Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya. Bier menyebut, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi intensif bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sabang, Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, dan Langsa, serta dukungan penuh dari TNI, Polri, dan Satpol PP WH Aceh di berbagai tingkatan pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Bier menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal bukan hanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum fiskal, namun juga merugikan negara dari sisi penerimaan serta membahayakan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, Bea Cukai Aceh akan terus memperkuat pengawasan dan meningkatkan intensitas penindakan terhadap peredaran barang-barang kena cukai ilegal, termasuk dengan mengembangkan kolaborasi strategis bersama instansi lain dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Fasilitas Bea dan Cukai Aceh, Leni Rahmasari, menekankan pentingnya kesadaran publik dalam menolak keberadaan rokok ilegal. Menurut Leni, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri rokok ilegal menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. Ia mengingatkan bahwa rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan cukai, tetapi juga mengancam kesehatan konsumen karena tak memenuhi standar produksi resmi.
Leni menguraikan sejumlah ciri rokok ilegal yang patut diwaspadai oleh masyarakat, antara lain tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, salah peruntukan atau salah personalisasi pita cukai, serta penggunaan pita cukai bekas. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal, baik dalam bentuk pembelian, penjualan, penyimpanan, maupun distribusi. Masyarakat juga diminta untuk melapor kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya praktik semacam itu di lingkungan sekitar.
Lebih jauh, kegiatan pemusnahan ini tidak hanya menjadi simbol penegakan hukum, tetapi juga bentuk akuntabilitas publik atas barang hasil penindakan yang dikelola oleh negara. Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Aceh memastikan seluruh prosedur pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan disaksikan oleh unsur pengawasan terkait guna menjamin transparansi dan integritas proses.
Bea Cukai Aceh menyatakan akan terus berada di garis depan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal dan barang kena cukai lainnya yang melanggar hukum. Langkah ini sejalan dengan misi nasional dalam menjaga keuangan negara, melindungi industri dalam negeri yang patuh hukum, serta menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif.
Melalui momentum pemusnahan ini, DJBC Aceh menegaskan kembali komitmennya dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung masyarakat dan pengawal penerimaan negara. Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan yang adaptif terhadap tantangan di lapangan, Bea Cukai Aceh berupaya mengamankan hak-hak negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. (*)
